Blog Sivitas

Barang Milik Negara adlaah semua aset atau barang yang diperoleh atau dibeli atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  Yang dimaksud dengan perolehan lain yang sah adalah:

  1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
  2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak
  3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang
  4. Barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.


Yang menjadi dasar hukum dalam hal Pengelolaan Barang Milik Negara adalah:

  1. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  3. Peraturan Pemerintah Nomor  6 tahun 2006 tentang Pengelolaan No. 27 Tahun 2014 ttg Pengelolaan BMN/D
  4. PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah


Struktur organisasi dalam pengelolaan BMN dilakukan secara berjenjang yaitu:

  1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna  Barang (UAKPB) pada tingkat satuan kerja penerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lain yang dipersamakan
  2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada tingkat Kantor Wilayah
  3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) pada tingkat Eselon 1
  4. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) pada tingkat kementerian negara/lembaga.

  


Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terdiri dari: 1 UAPPB-E1, 13  UAPPB-Wilayah dan 47 UAKPB dengan rincian sebagai berikut:


Satker yang memiliki kode kewenangan Kantor Pusat (KP) Jakarta ada 4 satker : 

  1. Sekretaris Utama yang terdiri dari Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI , Biro Kerjasama Hukum dan Humas LIPI serta Biro Umum LIPI
  2. Inspektorat
  3. Pusat Perkembaangan Iptek
  4. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Peneliti

Satker yang memiliki kode kewenangan Kantor Daerah (KD) ada 43 satker: 
(a) wilayah Jakarta : 

    1. Pusat Penelitian Oseanografi;

    2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah;

    3. Pusat Penelitian Ekonomi;

    4. Pusat Penelitian Politik;

    5. Pusat Penelitian Metrologi;

    6. Pusat Penelitian Fisika;

    7. Pusat Penelitian Kependudukan;

    8. Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan;

    9. Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian;

    10.Pusat Penelitian Kimia;

    11.Pusat Penelitian Sumber Daya Regional ;

    12.Pusat Inovasi;

    13.Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press);

    14.Loka Pengembangan Sumber Daya Manusia Oseanografi Pulau Pari


(b) Wilayah Jawa Barat :

1.  Pusat Penelitian Geoteknologi;

2.  Pusat Penelitian Limnologi;

3.  Pusat Penelitian Biologi;

4.  Pusat Penelitian Bioteknologi;

5.  Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya;

6.  Pusat Penelitian Biomaterial;

7.  Balai Konservasi Tumbuhan KR Cibodas;

8.  Balai Pengembangan Instrumentasi;

9.  Bidang Informasi Teknologi;

10. Loka Uji Teknik Penambangan Jampang Kulon ;

11. Pusat Penelitian Informatika;

12. Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik;

13. Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi;

14. Pusat Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

15. Loka Penelitian Teknologi Bersih .


(c) Wilayah Jawa Tengah, Balai Informasi dan Konservasi Kebumian – Karangsambung

(d) Wilayah DIY, Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam

(e) Wilayah Jawa Timur, Balai Konservasi Tumbuhan KR. Purwodadi

(f) Wilayah Lampung, Loka Uji Teknik Penambangan dan Mitigasi Bencana Liwa dan Balai Penelitian Teknologi Mineral

(g) Wilayah Bali, Balai Konservasi Tumbuhan KR. Eka Karya Bali

(h) Wilayah NTB, Loka Pengembangan Bio Industri Laut

(i) Wilayah Sulawesi Utara, Loka Konservasi Biota Laut Bitung

(j) Wilayah Maluku, Pusat Penelitian Laut Dalam - Ambon, Loka Konservasi Biota Laut Tual

(k) Wilayah Irian Jaya, Loka Konservasi Biota Laut Biak

(l) Wilayah Banten, Pusat Penelitian Metalurgi

(m) Wilayah Sumatera Barat, Loka Alih Teknologi Danau


Pengelolaan BMN dimaksudkan untuk optimalisasi pelaksanaan APBN secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Setiap Pengelolaan BMN yang dilakukan oleh setiap satuan kerja, diajukan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.  Untuk mempercepat pelaksanaannya, Kementerian Keuangan telah mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan BMN kepada pimpinan Kementerian / Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015.  Sehingga persetujuan pengelolaan selain dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan juga bisa oleh pimpinan Kementerian/Lembaga, sesuai kondisi BMN yang diajukan.




Sesuai dengan peraturan yang berlaku, unit kerja yang melakukan Pengelolaan BMN di tingkat Kementerian/ Lembaga adalah unit eselon I yang membidangi kesekretariatan, unit eselon II, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN.  Untuk LIPI, unit eselon I tersebut adalah Sekretaris Utama  dan unit yang membidangi BMN  secara teknis dilaksanakan oleh subbagian Pengelolaan dan Penatausahaan, Bagian Perlengkapan - Biro Umum.


Tulisan berikutnya tentang bagaimana pelaksanaan setiap siklus Pengelolaan BMN di lingkungan LIPI, tunggu ya.... ^_^



about author

Nurhayati S.Si.

197801022005022001

Bagian Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara

Komentar (0)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher