Blog Sivitas

Tanggapan atas artikel KK di NetSains.com : Riset Dasar: Masih Bermanfaat Atau TidakSaya secara pribadi kurang suka, dan karenanya selalu berusaha, menghindari dikotomi-dikotomi semacam : sains dasar vs terapan, aktifitas bisnis vs riset, riset vs pendidikan tinggi, ilmu sosial vs alam, ilmu hayati vs hard-science, dst. Karena sebenarnya keduanya memiliki ``hukum alam yang sama. Mungkin ini mengindikasikan saya sebagai ``penganut reduksionis...;-). Sebenarnya dikotomi-dikotomi semacam ini sebagai efek negatif (karena dikotomi bernuansa negatif) dari kategorisasi dalam kajian dan filosofi iptek itu sendiri. Memang sampai batas tertentu kategorisasi ini perlu dan tidak bisa dielakkan sebagai alat bantu pembuat kebijakan, persis seperti yang diungkapkan pak KK diatas. Tetapi itu seharusnya dipahami agar diberlakukan pada level tsb. Sedangkan pada level ``pelaku, kategorisasi dan kemudian dikotomi tsb menjadi kurang relevan, dan pada praktiknya sulit mendefinisikan kriteria dan batasannya. Bukanlah hal yang aneh bila seorang peneliti kemudian pada perjalannya sekaligus menjadi pendidik karena kebetulan membimbing mahasiswa. Sebaliknya pendidik di PT juga tentu saja harus berperan sebagai peneliti. Atau peneliti dalam perjalannya, segera setelah menemukan inovasi aplikatif yang berdaya jual tinggi, langsung bermigrasi menjadi pebisnis ventura untuk karyanya seperti banyak terjadi di Silicon Valley tahun 90-an. Sebaliknya perusahaan dagang yang ekspansi usaha akhirnya menjadi perusahaan manufaktur dengan kemampuan R&D yang tinggi akibat tuntutan pasar, persis seperti sejarah hampir seluruh konglomerat-konglomerat di Jepang dan Korea Selatan. Pada grup saya sendiri, kita mulai dengan teori medan yang sangat teoritik matematis, akibat inovasi tidak sengaja penerapan teori medan di fluida akhirnya saat ini masuk ke kajian teoritik dinamika DNA yang sudah masuk ranah bioteknologi. Atau kegiatan kami mengembangkan Public Cluster (http://www.cluster.lipi.go.id) yang awalnya tidak lebih dari efek sampingan atas kebutuhan komputasi tingkat tinggi dan ``tekanan untuk bisa memperoleh dukungan finansial awal yang sulit bila dari awal hanya mengatakan mesin paralel untuk komputasi teoritik. Sebenarnya hal-hal diatas itulah yang memotivasi dan mendorong integrasi ilmu, kemunculan cabang-cabang ilmu baru yang bersifat interdisipliner. Semua ini bisa terjadi karena pada hakekatnya semua mengacu pada hukum alam yang sama. Untuk bisnis sudah jelas, motivasi memperoleh marjin keuntungan memacu peningkatan produktifitas dan inovasi baru, baik di aspek pemasaran maupun pengembangan produk itu sendiri. Namun tidak banyak dipahami bahwa dunia riset juga sama. Perbedaannya produk dunia riset adalah artikel ilmiah di jurnal yang diakui atau paten. Tetapi ``marjin di dunia riset adalah sitasi atas artikel ilmiah sebagai bentuk pengakuan, atau pembelian HKI atas paten dalam bentuk royalti dsb. Untuk mendapatkan ``konsumen``, tentu saja peneliti dituntut untuk melahirkan produk berinovasi tinggi, dan kemudian memasarkannya`` dalam bentuk diseminasi melalui konferensi dsb. Akhirnya keduanya, riset dan bisnis, bermuara pada satu hal : INOVASI. Lebih jauh, orang berhasil dan sukses selalu dimulai dan dinilai dari INOVASI. Politikus sekalipun, yang berhasil adalah yang memiliki inovasi (bisa yang baik dengan cara demokratis, atau yang jelek dengan cara kudeta). Yang membedakan, khususnya antara riset vs bisnis atau riset dasar vs terapan, hanyalah time frame``-nya saja. Kalau bisnis terukur dan harus diukur bahkan dalam skala harian, kalau riset bisa jadi tahunan, atau kalau riset dasar malah dalam skala dekade...;-). Karena itu, khususnya bagi para pembuat kebijakan di ranah dan level manapun, sebaiknya membatasi pemakaian kategorisasi di level pembuatan kebijakan. Pada level implementasi seharusnya sekat berbasis kategorisasi tsb dihilangkan. Contoh riil adalah : Para pejabat pemimpin lembaga riset / pendidikan saat di parlemen sudah benar dengan melakukan persusasi untuk mendapat dukungan parlemen atas program-2nya dengan pendekatan kategorisasi. tetapi hal tsb sebaiknya tidak dibawa ke level pelaksana. Saya selalu mengistilahkan, di parlemen sebaiknya memang memakai bahasa politis, tetapi di level pelaksana sebaiknya membawa bahasa ilmiah. Jadi, kalau di parlemen membawa bahasa politis semacam iptek untuk kemandirian bangsa`` yang bisa dipastikan aplikatif, di level pelaksana harus diubah menjadi bahasa ilmiah yang lebih mengacu pada luaran riil ilmiah sesuai dengan kaidah ilmiah. Bila tidak akan menimbulkan kerancuan dan kontraproduktif, seolah melawan hukum alam karena tidak alami. Bisa diingat kembali saat awal implementasi BHMN (termasuk di ITB), sampai muncul wacana ekstrim likuidasi jurusan semacam fisika dan astronomi, padahal semua tahu kedua jurusan tsb paling produktif menghasilkan publikasi internasional. Atau sampai 5 tahun lalu di LIPI dikatakan tidak ada program terkait grup kajian teoritik, ternyata setelah diadakan grup kami bisa membuat aneka ``terobosan aplikatif`` sebagai efek sampingan, bahkan menjadi pemilik hak cipta terbanyak di LIPI dan sedang mengajukan beberapa paten saat ini. Poin utama adalah : di level pelaksana hilangkan sekat semaksimal mungkin, dan berikan penilaian berbasis luaran untuk bidang tsb yang pasti akan lebih obyektif, terukur dan jelas kriterianya. Khusus untuk dunia riset, instrumen berbasis alokasi pendanaan sudah lebih dari cukup untuk mengarahkan substansi riset sesuai dengan kategorisasi dan bahasa politis yang diinginkan sebagai hasil negosiasi birokrat dan parlemen. Kendala utama pelaksanaan hal ini adalah ketersedian instrumen untuk melakukan penilaian substansi antara kategori`` yang berbeda secara obyektif. Misal : bagaimana menentukan alokasi dana untuk kegiatan riset bidang ilmu sosial, ilmu alam dan rekayasa Apalagi kalau itu harus dilakukan per-tahun anggaran dan berbasis kinerja... Sebenarnya sudah dikembangkan model sederhana untuk itu seperti bisa dilihat di http://www.koki.lipi.go.id. Model ini sesuai untuk pengukur kinerja individu / lembaga / grup penelitian / topik penelitian baik secara tahunan maupun akumulasinya dalam beberapa tahun. Lebih jauh, bila ketersediaan data luaran riset terjamin, sistem ini bisa diimplementasikan penuh secara otomatis dalam skala besar. Di LIPI kami sedang berupaya mengintegrasikannya dengan sistem LAKIP online, karena di LAKIP harus ditulis luaran semacam publikasi (dan jenisnya), paten, dsb. Wah maaf, jadi kayak iklan, he... he...

about author

Dr. Laksana Tri Handoko M.Sc.

196805071987121001

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Komentar (0)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher