Blog Sivitas

Berikut ini adalah tanggapan saya yang panjang lebar atas sebuah artikel yang dirilis di NetSains.Com (http://www.netsains.com) pada tanggal 29 November 2007.




Kelemahan utama lembaga pemerintah kita adalah SDM yang buruk, entah akibat proses perekrutan yang buruk maupun KKN selama berdekade-dekade. Sayangnya hal ini berlanjut terus pada pembinaan yunior baru yang masuk setelah tahun 2000-an. Karena menghandle yunior pandai jauh lebih susah dibanding dengan yang memble. Karena yang memble cukup puas kalau sudah jadi PNS, meski tidak bakal bisa memberi apapun, hanya bisa diperintah dan bekerja sekenanya. Sebaliknya untuk yang pinter, sudah pasti memiliki banyak obsesi dan cita-cita, sehingga senior harus mampu mensinergikan cita-2 pribadi-pribadi tsb dengan tujuan lembaga. Untuk ini diperlukan kreatifitas dan inovasi !


Dalam konteks ini, LIPI dan juga lembaga lain termasuk ITB dsb saya kira levelnya sama saja. Banyak sekali kasus yang muaranya adalah ketidakmampuan senior mengakomodasi kepentingan lembaga sekaligus mengembangkan kemampuan yunior-2-nya... Termasuk kawan-2 seangkatan saya atau adik kelas saya macam Romi di LIPI, terlebih BPPT dan juga di universitas macam ITB, UI dsb.


Dilain pihak, sebenarnya Romi cukup beruntung karena segera setelah kembali dijadikan struktural, diberi kesempatan mendapat DIPA dsb. Kalau saya dari awal mampai sekarang tidak pernah dapat apa-apa, lha bidang saya memang tidak masuk dimana-mana. Sehingga saya terus bergantung pada grant LN. Bedanya dulu saya tidak kecewa, karena dari awal saya tidak punya akspektasi apa-apa...;-(. Saya dulu hanya minta ke bos saya, pak Anung Kusnowo agar tidak usah repot membantu, cukup tidak diganggu saja...;-(. karena itu saya sampai detik ini selalu mendorong dan bahkan memaksa seluruh mahasiswa dan staf saya untuk segera sekolah, kalau belum S3 jangan pulang. Bahkan kalau sudah S3 harus postdoc dsb. Semua ini perlu untuk menambah "modal", baik finansial dan terlebih kematangan dan kemandirian bekerja di bidangnya kelak saat kembali.


Dilain pihak bila kita telaah permasalahan di pihak Romi adalah sebagai berikut, dari apa yang saya lihat dan ketahui... Untuk kasus Romi, kesiapan semacam diatas masih kurang. Ditambah Romi sudah terlanjur mendapat aneka kemudahan (yang terlalu cepat) diluar LIPI dan kompetensi akibat keberhasilan IKC. Sehingga Romi jadi cepat merasa kesal padahal sudah banyak mengusulkan konsep-2 baru di PDII.


Mengapa konsep-2 Romi tidak dianggap Hal ini sudah saya peringatkan ke Romi saat dia baru kembali. Akibat pola kerja model lama, birokrat saat ini sudah muak dengan konsep. Terlalu banyak birokrat yang hanya bisa menjadi manajer dan buat konsep, tetapi sedikit yang "bisa dan mau" bekerja riil !!!


Kesalahan awal kedua Romi adalah tidak memulai dengan "kerja riil" tanpa pamrih... Memang Romi merintis training-2 di PDII untuk pemasukan lembaga dsb. Tetapi yang diperlukan PDII adalah kerja riil untuk menyelesaikan aneka masalah terkait kompetensi PDII. Sebenarnya sangat mudah, seperti membuat aneka sistem informasi dsb yang notabene adalah kompetensi Romi juga. Saya tahu persis karena tahun 2003 saya membangun sistem terintegrasi di PDII. Kemudian saya gembiara saat Romi datang, karena saya pikir dia akan bisa mem-push implementasinya dari dalam. Juga saya ingat Romi dilibatkan di Pengadaan CPNS 2004 dengan harapan bisa memberikan terobosan baru implementasi TI untuk itu. Ternyata semuanya sama sekali NOL besar. Akhirnya sistem Pengadaan CPNS LIPI yang dipakai dari 2005 s.d sekarang (www.cpns.lipi.go.id) bikinan orang fisika...;-(. Saya dulu juga mengajak mengembangkan ARSIP (www.arsip.lipi.go.id) dsb, tetapi tidak direspon. Sepertinya terlalu sibuk dengan urusan luar terkait IKC. Saya sangat apresiasi karena IKC merupakan konsep dengan inovasi baru di aspek organisasi dan KM, tetapi secara substansi ilmiah khususnya di bidang TI tidak ada inovasi baru. Padahal LIPI adalah lembaga dengan kompetensi di ranah ilmiah. Jadi seharusnya Romi melanjutkan pengembangan diri ke arah tersebut untuk meningkatkan respen dan kekuatan moril guna mendorong perubahan.


Hal-hal semacam ini, ditambah dengan track-record Romi yang DO dari S3 selama studi di Jepang, mengurangi "respek dan kekuatan moril" untuk melakukan perubahan dari dalam. Padahal perubahan dari dalam dan oleh orang dalam sangat penting ! Saya selama di LIPI sejak 2002, sampai pada kesimpulan reformasi birokrasi tidak mungkin dari luar, karena itu hanya pendorong saja. Substansi perubahan hanya bisa dilakukan oleh orang dalam. Berikutnya, untuk menjadi motor perubahan tidak bisa mulai dengan konsep atau menjadi struktural saja, tetapi harus dengan kerja riil di kompetensi utama lembaga. Meski hanya kecil yang penting harus nyata. Karena justru hal semacam ini yang langka di birokrasi kita. Sehingga akan diapresiasi oleh rekan-2 sekerja. Kekuatan moril inilah yang kemudian jadi modal utama mendorong dan kadangkala memaksa perubahan...


Saya tidak tahu apakah Romi sudah terlambat atau tidak. Tetapi memang terlalu banyak blunder yang telanjur dibuat. Ditambah dengan pemuatan opini semacam ini di media publik (disini, di blog, dsb), saya kira ini sama sekali tidak kondusif. Karena di LIPI kita memiliki Intra LIPI dimana ada forum terbuka yang bisa untuk mencurahkan aneka protes dan unek-2 dan Romi tidak pernah memanfaatkan. Minimal saat ini dengan aneka fasilitas tsb di LIPI suasananya sangat demokratis dan terbuka, jauh dibanding di PT sekalipun (saya tahu karena saya juga pengajar dan 2 hari dalam seminggu di UI juga, selain juga tahu suasana di ITB). Dalam konteks ini saya kurang setuju dengan pendekatan semacam ini dari Romi. Seperti kasus pak KK, Romi setahu saya belum pernah membawa masalah ini ke Deputi atau Ka LIPI, baru sampai di Kapus PDII (Ibu Jusni).


Saya tidak masalah dengan pemuatan opini di blog, tetapi harus proporsional. Terlebih, selama ini menurut standar saya Romi belum melakukan suatu apapun di LIPI yang bisa diapresiasi. Karena apa yang dilakukan kontradiktif dengan usaha kita untuk membentuk opini publik yang positif dengan berusaha melakukan reformasi dari dalam, seperti bisa dilihat di sistem CPNS LIPI yang menjamin transparansi, aneka fasilitas cuma-cuma untuk publik dll. Semuanya membutuhkan perjuangan sengit di internal ! jauh lebih sulit dari sekedar menjadi pembiacara di berbagai seminar, ha ha he he dengan modal publisitas layaknya selebriti...;-(.


Saya berharap kasus Romi tidak menjadi panutan yunior-2 yang lain. Kita tidak membutuhkan pahlawan kesiangan yang sekedar menjadi selebritis. Yang dibutuhkan negara ini adalah pionir-2 yang mampu memimpin perubahan dengan menyelesaikan masalah riil dan teknis tetek bengek di masyarakat. INGAT :


  1. Lakukan usaha optimal dengan menunjukkan kerja nyata sesuai kompetensi utama dan lembaga Anda.
  2. Kalau mentok, secara gentleman ajukan pengunduran diri dengan aneka konsekuensi yang menyertainya.
  3. Tutup mulut dan jangan banyak bicara yang tidak perlu. Kalau memang Anda tidak bisa membantu membuat perubahan yang lebih baik, minimal jangan melakukan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain yang masih berjuang untuk melakukan perubahan tsb.
  4. Kekecewaan dan ketidakcocokan bisa terjadi di pekerjaan manapun, di swasta, di pemerintahan, di universitas dsb. Karena itulah tidak ada pemaksaan Anda harus bekerja dimana, dan tugas utama Anda mencari tempat berkarya yang sesuai saat ini. Dilain pihak yang mempekerjakan juga memiliki hak untuk melakukan pemilihan pekerja, dan sanksi atas pekerja yang tidak sesuai.



Mohon maaf, saya mengatakan ini karena saya merasa makin lama opini-2 pribadi semacam Romi ini makin menjadi dan tidak fair, selain sama sekali tidak gentleman. Dan terus terang cukup mengganggu usaha-usaha riil yang selama ini kita sedang dan akan lakukan dalam upaya perbaikan di LIPI. Logika saya sangat sederhana : ingat, negara dan lembaga-2 kita memang jelek, tetapi karena itulah kita dulu disekolahkan ke LN dengan biaya negara. Sehingga setelah kembali diharapkan kita menjadi pion-2 perubahan. Kalau negara kita beres, orang LN yang akan sekolah ke kita ! Kalau memang sudah merasa "mentok dan kalah", ya sudah ajukan surat pengunduran diri dan penuhi konsekuensinya (bayar ganti rugi dsb)...


Saya berharap komentar ini bisa menjadi penyeimbang. Perlu diketahui saya tidak memiliki interest apapun dengan kedua pihak.

about author

Dr. Laksana Tri Handoko M.Sc.

196805071987121001

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Komentar (0)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher