Blog Sivitas

Peran Strategi Humas pada instansi Pemerintah
(oleh : Kamera Sembiring, M.si)

Pada era globalisasi saat ini perkembangan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma sistem pemerintahan yang mengarah pada Good Governance. instansi pemerintah sebagai peny elenggaraan pelayanan ke masyarakat maka dituntut menjadi pemerintahan yang baik, dengan mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. Instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat dan bersih diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik. Kehumasan sebagai jembatan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah yang sesuai bukan seperti slogan Fuji Film : foto anda akan dihasilkan lebih bagus dari aslinya melainkan humas seindah aslinya. Disampaikan Pratikno ( mantan Mensesneg) pada saat kegiatan Bakohumas.
Saat ini informasi telah menjadi kekuatan dominan yang bisa meruntuhkan keamanan dan kestabilan pemerintahan. Masyarakat mempunyai hak memperoleh informasi dari pemerintah/ badan publik, karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Dengan haknya tersebut, masyarakat bisa dengan mudah bertindak dan berprasangka negatif jika komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat tidak terjalin dengan baik yang dapat menimbulkan preseden buruk.
Peran Strategis dan Tanggungjawab kehumasan dalam instansi
Berdasarkan Keppres no 87 tahun 1999 menetapkan rumpun jabatan fungsional tujuannya untuk mewadahi keberadaan dan sekaligus sebagai landasan bagi penetapan jabatan fungsional kehumasan didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta mandiri. Pranata humas sebagai salah satu jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, baik informasi berskala nasional maupun daerah/lokal. Dalam hal ini setiap instansi Pemerintah pegawainya mempunyai fungsional kehumasan.
Keberadaan pegawai sebagai humas sangat dibutuhkan oleh setiap instansinya disamping itu juga memiliki peran penting dalam mendukung tugas pemerintahan, sebagai Humas Pemerintahan secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 109/M.PAN/11/2005. Pasal 4 berbunyi : Tugas pokok pranata humas adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan, pelayanan informasi, hubungan kelembagaan, hubungan personil, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
Berdasarkan fungsi dan tugas yang diemban seorang jabatan fungsional kehumasan dapat dikatakan sebagai jantung informasi Pemerintah dalam mengkomunikasikan kegiatan kepada masyarakat. namun hal ini tidak jarang juga publik beranggapan bahwa humas tidak mempunyai kekuatan yang sangat signifikan, hal ini perlu menjadi perhatian dari pimpinan instansi Pemerintah agar pengelolaan Kehumasan dan orang yang berkecimpung dikehumasan mendapatkan suatu perhatian karena apabila disaat instansi pemerintah dalam keadaan tidak bermasalah maka peran humas dianggap tidak penting, tetapi sebaliknya pada saat adanya informasi/berita yang disampaikan media kemasyarakat dan mengganggu kestabilan keamanan dari masyarakat tentang informasi yang tidak jelas, maka Kehumasan yang sangat berperan untuk menyelamatkan keadaan seperti itu.
Humas sebagai penyampai informasi kepada masyarakat harus bisa menjadi sumber informasi resmi pemerintah. humas dapat menyampaikan program pemerintah dan pembangunan yang telah banyak kita laksanakan, tetapi belum tersampaikan kepada masyarakat. Yang terlihat dimata masyarakat saat ini pemerintah belum berbuat banyak bagi kesejahteraan masyarakat. Kita sebagai pemberi informasi harus selangkah lebih maju dengan yang akan mencari informasi.
Pemerintahan yang saat ini dengan menggelorakan Reformasi Birokrasi dan keterbukaan informasi publik, peran Humas semakin penting dan strategis. Sebagai komunikator publik, Humas harus dapat mengamankan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program kerja lembaganya. Jadi Humas bukan hanya menyiapkan tempat acara peliputan dan mendampingi pimpinannya, namun dituntut juga harus mampu mengemas agenda setting. Selain sebagai komunikator, Humas bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya di lain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
Pada prinsipnya Humas Pemerintah dituntut untuk mampu mengemas agenda setting kebijakan instansi, untuk disampaikan ke media sebagai agenda setting media dan diterima oleh publik sebagai agenda settingnya publik atau masyarakat. Melalui penciptaan agenda setting kebijakan oleh semua Humas Pemerintah, ke depan publik akan mendapatkan informasi alternatif dan benar, sehingga masyarakat tidak lagi terbelenggu oleh anomali (penyimpangan atau keanehan yang terjadi atau dengan kata lain tidak seperti biasanya Humas harus menyediakan dan memberikan informasi kepada mayarakat dan stakeholders semua kegiatan pemerintah yang akan dan sedang dilaksanakan. Selain itu, berkomunikasi dengan masyarakat untuk memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan publik serta menjalin hubungan baik dengan stakeholders. Humas harus mampu membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dengan menunjukkan hasil kerja nyata, mampu membangun citra positif pemerintah dan menyusun strategi komunikasi efektif serta membentuk sikap dan perilaku dari orang yang diberi kepercayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Humas dituntut bersinergi dan berkoordinasi untuk menjadi citra pemerintah secara keseluruhan. Sinergitas perlu dibangun dalam hal pendistribusian informasi-informasi melalui potensi media yang sesuai dengan sifat-sifat demografis publik/masyarakat dengan melakukan aktivitas nyata dan membangun mekanisme aliran informasi yang baik. Untuk itu, Humas harus menjalankan tugas secara profesional seperti memahami cara berkomunikasi yang baik, memahami budaya birokrasi dan memahami adat istiadat masyarakat setempat sehingga pesan atau informasi yang dibutuhkan publik dapat disediakan atau tersampaikan dengan baik serta citra positif pemeritah secara keseluruhan dapat terwujud.

about author

Kamera Sembiring M.Si.

196808101996031002

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Komentar (1)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher