Blog Sivitas


Minggu-minggu terakhir sedang diributkan masalah keteraniayaan peneliti, khususnya dipandang dari sudut finansial. Entah karena para kuli tinta sedang kekurangan berita panas terkait politik, ataukah memang murni mulai muncul kepedulian atas kehidupan penelitian di Indonesia.


Karena itu saya tergelitik untuk beropini di ranah publik ini. Karena bagaimanapun hal ini terkait dengan saya yang peneliti, apalagi opini tersebut mengatasnamakan peneliti di Indonesia dimana saya ada di dalamnya. Kedua, pada minggu yang sama secara tiba-tiba banyak berdatangan permintaan wawancara dari teman-teman media terkait dengan kesejahteraan peneliti Indonesia. Karena saya tidak berlangganan media cetak dan jarang sekali menonton televisi, baik karena tidak ada waktu, atau kalau ada waktu kalah dengan anak-anak yang lebih gemar menyaksikan tayangan kartun, saya tidak mengetahui polemik terakhir di media. Saya tahu justru dari teman-teman media tersebut, dan kemudian dari arsip-arsip artikel media di Situs LIPI. Meski tidak ada satupun opini saya yang ditayangkan di media, kecuali wawancara langsung dengan radio. Mungkin karena saya punya opini yang agak beda, sehingga jadi tidak layak jual dan kurang hot buat berita...;-(. Tidak masalah, karena di negara demokrasi tidak ada yang bisa dan perlu mengatur media. Karenanya sebagai publik (yang cerdas) kita harus pandai memilah informasi dari media. Toh masih ada media alternatif seperti blog ini...;-).


Sejauh yang saya pahami, artikel bombastis tersebut dipicu satu artikel di halaman utama di media terkemuka Kompas, yaitu KESEJAHTERAAN PENELITI : Gaji Profesor Riset Lebih Rendah dari Guru SD. Sehingga otomatis diikuti oleh seluruh media lain di Indonesia. Sebenarnya masalah ini sudah lama, kalau tidak bisa dibilang basi. Tetapi kembali muncul dengan tambahan pernyataan-pernyataan bombastis pula...;-). Sehingga memunculkan polemik baru dan agak beda (karena bukan politik) di ranah media nasional. Meski saya memiliki pandangan agak berbeda, tetapi bukan berarti saya menafikan masalah peneliti diatas. Saya hanya tidak ingin diposisikan sebagai insan teraniaya. Tentu saja sebagai peneliti saya gembira sekali kalau diapresiasi lebih dalam bentuk gaji yang bagus. Tetapi tidak dengan cara seperti artikel-artikel komplain terbuka di media, yang cenderung menutup masalah sebenarnya dan sedikit banyak membodohi masyarakat. Padahal para pemangku kepentingan kita, utamanya Menristek, anggota DPR Komisi VII, Kementerian Keuangan serta masyarakat luas pasti tidak sebodoh itu. Karena itu saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, soalnya saya paling tidak demen kalau diposisikan teraniaya, meski bukan berarti tidak suka dapat kenaikan gaji...;-). Tapi kalau terlalu dibuat bombastis kok rasanya kurang etis, masih banyak yang benar-benar teraniaya di negeri ini...


Mungkin lebih baik bila kita banyak kerja dulu supaya diapresiasi para kolega di komunitas peer masing-masing. Sehingga kita kalaupun kelak diapresiasi lebih akan bisa menerima dan menikmatinya dengan nyaman. Akhirnya, kita benar-benar akan merasa bangga dan tanpa perasaan tertekan menjadi peneliti, seperti ungkapan pada ilustrasi yang dibuat oleh Deni Shidqi Khaerudini di samping.

Jangan seperti bom artikel diatas yang malah jadi bahan lelucon dan ledekan di antara para kolega kita sendiri. Kedua, kalau bom artikel diatas benar-benar memicu percepatan kenaikan tunjangan fungsional peneliti, kita harus segera bebenah untuk mampu menjawabnya dengan baik. Karena kalau melihat realita sekarang, diberi telur berapapun tetap jadi martabak (saya pinjam anekdot Pak Jan Sopaheluwakan dulu waktu masih menjabat sebagai Deputi Kepala LIPI). Karena memang problem utama kita sebenarnya di SDM yang sangat rendah. Jadi jangan sampai ada lelucon seperti di PTN-PTN dimana mayoritas para Profesor Dikti yang sudah mendapat tunjangan tambahan sehingga memiliki pendapatan bulanan 12-jutaan tetap babak belur untuk mempublikasikan 1 saja jurnal internasional dalam setahun. Proporsionalitas


Beberapa hal kecil yang kurang tepat di artikel-artikel media terkait polemik ini membuat substansi menjadi bombastis dan kurang proporsional. Awas : peneliti boleh salah, tapi dilarang bohong...;-(.


  • Gaji profesor di Jepang maksimal (yang sudah senior banget) lk 500.000 yen, alias lk Rp. 60 jt / bulan. Kalau Rektor di PTN Jepang saja sekitar 700 rb yen. Jadi bukan Rp. 600 jt ! Kalau di Malaysia, gaji prof RM 10.000 - 12.000 (ada yang ngaku RM 15 rb, tapi itu termasuk insentif dan bonus), tinggal dikali Rp. 3.000 saja. Jadi tidak sampai Rp 90 jt. Kalau Associate Profesor sekitar RM 5.000-7.000.
  • Gaji profesor riset diatas belum termasuk honor DIPA yang menurut SBU Menkeu 2011 adalah Rp. 50.000 / jam dengan maksimal 20 jam / minggu. Menurut SBU Menkeu 2012 bahkan naik mencapai Rp. 60.000, sehingga dalam satu bulan bisa diperoleh maksimal Rp. 60.000 x 80 jam / bulan = Rp. 4.800.000. Kalau akan dibandingkan dengan gaji guru yang ditotal dengan semua tunjangan non-permanen, ya mestinya yang profesor riset juga harus ditotal dengan honor DIPA. Karena tunjangan sertifikasi dosen / guru itu bukan tunjangan tetap, alias bisa dicabut sewaktu-waktu.

    Sebaliknya bila tidak mendapatkan honor DIPA artinya memang tidak melakukan riset, sehingga wajar kalau dapat hanya memperoleh gaji pokok + tunjangan profesor. Wong tidak mengerjakan fungsi utamanya kok ingin gaji yang sama Sama dengan guru, kalau tidak aktif mengajar tidak mendapatkan insentif tambahan.
  • Artinya pendapatan profesor riset kalau ditotal bisa mencapai Rp. 10 jt...;-). Jadi masih lebih baik daripada gaji guru. Bila kita lihat proporsi gaji di luar negeri, gaji profesor dan guru tidak terpaut jauh, lk hanya berbeda 20-30 persen.

Meski pendapatan profesor riset belum sebaik gaji profesor Dikti yang bisa lk 12 jt. Tapi sebenarnya masih proporsional...


Setidaknya informasi diatas bisa menjelaskan komentar salah satu pembaca di Kompas Online terkait artikel di Kompas diatas, yaitu : peneliti juga sebagian besar penjahat karena dana proyek untuk penelitian 60 persen dimakan sendiri, hanya sisa 20 persen untuk penelitian dan sisanya entah kemana dst...". Komentar ini tidak salah sama sekali meski mudah disalahpahami, karena memang dana APBN dalam bentuk DIPA dialokasikan untuk honor dengan maksimal 45 persen dari pagu (bukan 60 persen). Honor inilah yang kemudian menjadi komponen pendapatan termasuk untuk profesor riset diatas. Komentar-komentar semacam ini juga harus menjadi pembelajaran bagi kita akan bahaya opini publik tanpa adanya perbaikan mendasar di dalam tubuh kita sendiri. Karena, sekali lagi, publik tidak bodoh dan tidak selayaknya dibodohi. Kalaupun akan mengekspose ke publik kita harus menyampaikan permasalahan secara lengkap, proporsional dan bertanggung-jawab !


Perbandingan diatas baru sebatas dilakukan di level nasional pada kondisi riil saat ini. Akan lebih berbeda lagi bila kita membandingkan kinerja, atau yang lebih adil adalah komparasi kemampuan akademis awal saat menjadi peneliti seperti tulisan saya di Klarifikasi tambahan artikel Kompas : Dunia Sunyi Para Peneliti.


Bisa dilihat juga bagaimana perjuangan para kandidat peneliti di LN untuk mendapatkan posisi seperti saya ulas di Komentar : Career in science in developed countries. Dari kedua tulisan diatas saya selalu mengingatkan ke para peneliti muda di sekitar saya, dan juga saya sendiri saat masih mulai masuk bekerja sebagai peneliti LIPI dulu, bahwa kita semua seyogyanya masih sangat beruntung karena begitu mudahnya mendapat status peneliti. Jauh berbeda dengan di luar negeri seperti tayangan foto riil di samping yang diekspose di FB oleh Pak Ary Syahriar, kolega saya di BPPT. Ada komentar menarik misalnya oleh Pak Ikbal Maulana : Kasihan juga dia, di sini kita bisa dapat food tanpa harus work. Artinya kalau ada peneliti muda yang masih sengsara seperti diulas kolaborator dan mantan mahasiswa saya, Parada Hutauruk di Kompasiana : Hidup Peneliti Mengharukan di Indonesia, adalah sangat wajar dan normal. Kalau di luar negeri jauh lebih sengsara, karena mereka susah mendapat pekerjaan akibat ketatnya kompetisi, bahkan tidak bisa menikah (khususnya di negara-negara Asia Timur) karena belum berpenghasilan tetap sampai usia 40 tahun-an seperti kebanyakan kolega saya dulu. Mereka banyak yang berstatus tenaga honorer dengan honor sangat minim, sehingga masih harus bekerja sampingan serabutan. Sebaliknya di Indonesia, mereka bisa langsung menyandang status peneliti dan PNS meski belum tahu bagaimana melakukan penelitian dan baru akan belajar...;-). Jadi... bersyukurlah !!!Brain drain


Sebenarnya saya sudah merencanakan untuk menulis artikel terkait di Blog LIPI sejak beberapa bulan lalu. Yah, minimal untuk mengisi kekosongan artikel di blog saya sejak awal tahun karena beragam kesibukan yang tak kunjung reda. Tetapi ide awal justru dipicu oleh artikel di Republika : Habibie: Ilmuwan Nggak Usah Pulang Dulu ke Indonesia.


Kebetulan sekali ada artikel terkait keteraniayaan peneliti, sehingga saya merasa kedua topik ini sangat relevan dan berkaitan. Bagaimana tidak Karena opini yang terbentuk adalah para peneliti / kandidat peneliti handal Indonesia banyak yang ke luar negeri karena masalah keteraniayaan peneliti diatas. Ini ditunjukkan misalnya dengan berita lanjutan mengenai peneliti antara lain : Ilmuwan Indonesia Diincar.


Padahal, justru sekali lagi masalah utama adalah SDM yang buruk. Sehingga sangat tidak masuk akal memberi apresiasi kepada seluruh peneliti tanpa ada kejelasan kebenaran kemampuan menelitinya. Sebenarnya masalah ini adalah masalah umum di birokrasi Indonesia akibat ketidakjelasan proses rekruitmen dan buruknya manajemen birokrasi sejak era Orde Baru selama 30-an tahun. Sayangnya hal ini berimbas pada generasi-generasi muda yang sebenarnya telah melalui proses rekruitmen terbuka dengan kompetisi yang jauh lebih ketat saat ini. Imbas tersebut tidak hanya dari aspek ketidakmampuan negara membayar pamongnya (yang jumlahnya besar tetapi kemampuan kerjanya dipertanyakan), melainkan juga (yang lebih penting) ketidakmampuan organisasi dari lembaga untuk melakukan pembinaan dengan benar, egaliter, berbasis logika dan sesuai perkembangan modern termasuk di lembaga penelitian. Meski secara umum manajemen di lembaga penelitian jauh lebih bagus karena kemampuan SDM yang rata-rata lebih baik.


Dari sesama alumni program Habibie, kurang dari 50 persen yang masih tersisa di lembaga penelitian di Indonesia. Selebihnya ada memilih keluar dan berkarir di swasta, dan sedikit lainnya memilih tetap di luar negeri sebagai akademisi atau pekerja swasta. Secara pribadi saya setuju dengan pilihan mereka, karena pilihan tersebut akan lebih baik untuk dirinya dan juga masyarakat, dibandingkan bila mereka memaksakan diri bekerja di lembaga pemerintah tetapi tidak mampu mengembangkan diri. Bagaimana kita mengharapkan seseorang mampu berkontribusi untuk masyarakat sekitarnya bila masih kesulitan untuk mengurus (tidak hanya aspek finansial) dirinya sendiri Apalagi di era global seperti saat ini, dimana kita semua hidup dalam satu kampung dunia yang nyaris tanpa sekat, kontribusi bisa dilakukan melalui apa saja dan dari mana saja bila memang ada niat untuk berkontribusi.


Hal yang sama selalu saya tekankan kepada seluruh mahasiswa dan staf saya, yang sebagian besar melanjutkan studi ke luar negeri. Mereka saya minta untuk bekerja keras dan eksis di luar negeri. Bila memang ada kesempatan silahkan berkarir disana. Tetapi silahkan kembali ke Indonesia bila Anda telah mentok dan tidak mampu berkompetisi lagi. Mereka semua adalah pion-pion perubahan yang diperlukan oleh Indonesia, lebih daripada saat ini, tetapi pada masa 10-20 tahun mendatang. Masa-masa dimana Indonesia diharapkan mampu dan membutuhkan aneka teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat canggih. Bila mereka telanjur kembali dengan kondisi Indonesia yang belum mampu memberikan wadah berkarya tentu ilmu mereka tidak akan optimal termanfaatkan dan apalagi bisa terus berkembang. Salah-salah malah hilang tak berbekas seperti kebanyakan akademisi kita saat ini. Apalagi kalau kembali dan kemudian hanya mampu menjadi parasit, atau lebih parah menjadi benalu di dalam lembaga...;-(. Dalam konteks diatas saya berpendapat tidak seharusnya kita memandang nasionalisme secara sempit.


Tetapi memang kita harus membedakan antara masalah nasionalisme serta kewajiban hukum. Masalah kembali / tidak dan dimana berkarir tidak ada hubungannya dengan masalah nasionalisme. Sebaliknya bagi para sivitas yang pergi ke luar negeri dengan biaya APBN, seperti saya dulu waktu studi S1, memiliki kewajiban hukum untuk kembali ke Indonesia. Tentu bila menginginkan tetap di luar negeri juga tidak masalah, selama kewajiban hukum telah dilaksanakan. Yaitu sesuai dengan aturan baku, misalnya memberikan uang ganti rugi sesuai ketentuan. Akan menjadi masalah bila yang bersangkutan hanya keluar dari lembaga tanpa memberikan kompensasi. Karena bagaimanapun dana tersebut adalah dana publik yang harus dipertanggung-jawabkan, dan bila ingkar akan masuk ranah tindak pidana korupsi ! Tetapi, sekali lagi, ini adalah masalah hukum pidana dan sama sekali tidak berhubungan, dan tidak bisa dikaitkan dengan perikehidupan akademisi di Indonesia. Semua sivitas yang menerima dana APBN untuk studi di luar negeri dari awal mengetahui hal tersebut dan menerimanya atas keinginan sendiri dan tanpa paksaan...


Dilain pihak bagi sivitas yang melanjutkan studi di luar negeri dengan sumber alternatif seperti DAAD, AUSAID, Monbukagakusho, KOSEF, USAID dan sebagainya tidak masuk kategori ini. Meski banyak yang berpendapat berbeda karena selama di luar negeri mereka masih mendapatkan 50 persen gaji PNS untuk lajang, atau 100 persen gaji pokok bagi yang sudah berkeluarga. Tetapi sebenarnya makna pemberian gaji tersebut adalah kewajiban lembaga sebagai kompensasi bahwa yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS di lembaga tersebut !


Masalah semakin heboh kalau dibumbui dengan teori konspirasi dan invasi seperti artikel politik. Contohnya semacam artikel Ilmuwan Indonesia Diincar diatas. Padahal mana ada negara yang mengincar ilmuwan Indonesia, lha wong saya malah selalu bekerja keras, babak belur dan kalau perlu menyembah kaki kolega-kolega saya supaya mereka mau menerima mahasiswa-mahasiswa terbaik saya dan memberi mereka barang sedikit beasiswa supaya bisa sekolah hanya modal dengkul, alias tanpa modal kok...;-). Dunia ilmiah adalah dunia egaliter tanpa mengenal tapal batas. Bila Anda bagus, maka Anda akan dianggap bagus dan mendapat tawaran bagus, apapun latar belakang Anda. Sayapun demikian, pernah aktif berkolaborasi dengan kolega di Cina daratan yang ateis, dengan bule dari Lisbon di Portugal, padahal saat itu adalah era keemasan Orde Baru yang masih bermusuhan berat dengan Portugal. Saya juga mendorong dan mengirim mahasiswa untuk studi lanjut di tempat-tempat seperti Rusia, Korsel dan Taiwan (tidak hanya Amerika, Eropa dan Jepang), mengikuti aneka school di Vietnam, Malaysia dsb. Tidak ada yang mengincar, diincar dan sebagainya ! Yang ada hanya kesamaan minat dan kesempatan melakukan eksplorasi sains.


Inilah inti sebenarnya dari manajemen sains : fokus pada substansi, tidak perlu banyak bicara, beri dukungan pada kegiatan tersebut dan lakukan evaluasi dengan obyektif... Hal-hal mendasar inilah yang belum terjadi di manajemen sains kita, yang mengakibatkan masalah yang disebut sebagai brain drain, keterpurukan kemampuan peneliti dan sebagainya.

about author

Dr. Laksana Tri Handoko M.Sc.

196805071987121001

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Komentar (11)

  • Sasono

    04 Mei 2013, 10:56:41

    Mas Koko aka LTH...

    Sudah saatnya Sampeyan memimpin yg lebih besar lagi...

    Saya mengamini dari kejauhan...

    Semoga tetap istiqomah...

  • Laksana Tri Handoko

    13 November 2011, 09:15:59

    Benar, melakukan bisnis setidaknya bisa menjadi satu alternatif. Meski tetap harus hati-hati, khususnya ditinjau dari sudut profesionalisme. Sebab bisnis merupakan kegiatan profesional dan seharusnya dilakukan secara profesional. Sehingga bila benar-benar dilakukan, bisa jadi akan menyita banyak waktu dan pikiran yang ujung-ujungnya berpotensi mengikis kepakaran, boro-boro malah berkembang...;-(. Fenomena ini yang jamak terjadi di seputar kita. Akhirnya alasan perut dijadikan pembenaran atas krisis kepakaran.

    Yang ideal adalah ada kekompakan dan saling pemahaman dalam satu grup penelitian untuk menyelesaikan masalah setiap anggotanya. Kalau di grup saya, di awal saya selalu menanyakan detail kehidupan masing-masing, bukan untuk ikut campur urusan privasi, tetapi untuk mencari solusi supaya semua bisa bekerja dan berkontribusi optimal. Seperti pengalaman saya di awal dulu, ternyata ada yang sudah beranak dua dan uang susunya saja sudah habis 1/4 gaji. Akhirnya kita sepakat untuk inisiasi bisnis tetapi yang berbasis kepakaran dan hasil riset, waktu itu substansi terkait sistem terdistribusi TI. Lebih jauh lagi, bisnis tsb harus bisa diarahkan untuk mendukung kegiatan riset substansi. Jadi bisnisnya tetap profesional, tetapi riset dan kapasitas riset tidak tergerus karena masih satu pekerjaan.

    Hal-hal semacam ini yang harus diusahakan dalam sebuah grup dan diinisiasi oleh bos grup. Atau harus dipikirkan sejak masih sekolah di LN dsb. Kalau sekedar bisnis supaya dapat uang, pada banyak kasus akhirnya kepakaran dan kegiatan riset yang terkorbankan. Karena riset adalah pekerjaan otak yang memerlukan fokus otak tidak hanya selama jam kerja di kantor, tetapi bahkan 24 jam ! Memang berat, tetapi menurut saya ini masih setimpal dengan apa yang kita peroleh selama ini. Karena kita diberi status peneliti tanpa perjuangan dan kompetisi luar biasa seperti kolega-kolega di LN, jadi kalau harus berjuang luar biasa untuk sekedar meneliti ya masih wajar khan...;-)

  • Andrianopsyah Mas Jaya Putra

    12 November 2011, 19:20:46

    Nyuwun sewu, Pak. Sambil menunggu perbaikan tunjangan peneliti oleh Pemerintah, para peneliti bisa menambah penghasilannya dengan mengasah naluri bisnisnya di luar jam kerja. Para alumnus luar negeri bisa memanfaatkan jaringan silaturrahim yang pernah diperolehnya di luar negeri dulu untuk menjajaki peluang-peluang bisnis. Kalau bisnis antar-negara ini ditekuni, boleh jadi keuntungannya akan setara dengan gaji dari pekerjaan di luar negeri. Dengan demikian, mudah-mudahan brain-drain yang dikhawatirkan di atas tidak terjadi.

    Berbisnis di luar kantor di luar jam kerja juga membawa manfaat lainnya, yaitu mengurangi ambisi untuk meraih jabatan di kantor, menjauhkan diri kita dari sikap dengki karena urusan keuangan di kantor, dan menghindarkan diri kita dari resiko hukum akibat penyalahgunaan wewenang atas keuangan / inventaris di kantor. Lebih dari itu, kita bisa menyiapkan bekal untuk masa pasca pensiun. Wallahu alam.

  • Laksana Tri Handoko

    08 November 2011, 12:25:29

    Maaf, "segitu" yang dimaksud seberapa Gaji pokok saja Kalau gaji pokok saja ya pasti tidak cukup, tetapi seperti disebutkan diatas khan masih ada honor DIPA...

  • sugi

    08 November 2011, 12:14:42

    Pak, Bagaimana kiat Bapak untuk menghidupi keluarga dengan pasokan gaji peneliti yg segitu
    Tksh

    -

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher