Blog Sivitas

Pada artikel sebelumnya Mengenal Klasifikasi Anggaran telah saya sampaikan bahwa klasifikasi anggaran menurut ekonomi terbagi kedalam 8 jenis yaitu (51) Belanja Pegawai, (52) Belanja Barang, (53) Belanja Modal, (54) Belanja Bunga, (55) Belanja Subsidi, (56) Belanja Hibah, (57) Belanja Bantuan Sosial, dan (58) Belanja Lain-lain.



Pada kesempatan kali ini, saya akan uraikan mengenai Belanja Modal. Pemahanan yang baik dan benar mengenai jenis-jenis belanja sangat penting bagi para penyusun anggaran dan laporan keuangan sehingga dihasilkan informasi keuangan yang andal dan memadai.




Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya 1 tahun). Dari definisi tersebut terdapat tiga hal yang penting yang perlu dipahami dengan baik, yakni mengenai pengertian aset tetap, aset lainnya, dan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selain ketiga hal tersebut yang perlu dipahami dengan benar adalah mengenai kriteria kapitalisasi aset tetap.



Aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap memliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:



  1. Berwujud;
  2. Akan menambah aset pemerintah;
  3. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun; dan
  4. Nilainya relatif material (hal ini terkait dengan konsep nilai kapitalisasi).



Sedangkan ciri-ciri atau karakteristik aset lainnya adalah:



  1. Tidak berwujud;
  2. Akan menambah aset pemerintah;
  3. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun; dan
  4. Nilainya relatif material.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal apabila:



  1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya sehingga dengan demikian menambah aset pemerintah.
  2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai nilai kapitalisasi diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah. Nilai kapitalisasi (pasal 6 ayat 2) untuk peralatan dan mesin minimal Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk gedung dan bangunan adalah minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
  3. Perolehan aset tetap atau aset lainnya tersebut tidak diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, tapi untuk digunakan dalam operasional pemerintahan.
    Apabila pengeluaran tersebut memenuhi ketiga kriteria di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengeluaran tersebut merupakan Belanja Modal.



Lantas bagaimana apabila ada pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya Pengeluaran setelah perolehan atas aset tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja modal apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut:



  1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimilikinya. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Dan pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada.
  2. Pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.



Contoh Kasus 1

Satker X pada tahun anggaran 2012 berencana akan membeli 10 unit jam dinding. Harga atas barang tersebut adalah Rp. 250.000/unit. Atas rencana pembelian barang tersebut maka Satker X memasukannya sebagai Belanja Barang (Belanja Bahan). Kenapa demikian



Jam dinding tersebut memenuhi definisi aset tetap yakni potensi masa manfaat lebih dari satu tahun, berwujud, akan menambah aset pemerintah. Tapi secara nilai material nilainya di bawah nilai kapitalisasi untuk Peralatan dan Mesin yakni Rp. 300.000 per unit.



Contoh Kasus 2

Satker X pada tahun anggaran 2014 berencana akan membeli 10 unit Komputer dengan harga Rp. 6.000.000 per unit. Komputer tersebut rencananya akan digunakan dalam suatu kegiatan pelatihan yang sasarannya adalah kelompok petani. Selain itu, rencananya setelah kegiatan pelatihan selesai, komputer tersebut akan diserahkan kepada kelompok petani tersebut. Atas pembelian barang tersebut, maka Satker X harus memasukannya sebagai Belanja Barang (Belanja Peralatan dan Mesin yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat). Kenapa demikian



Komputer tersebut memenuhi definisi aset tetap dan konsep nilai kapitalisasi peralatan dan mesin, namun aset tersebut tidak digunakan dalam operasional suatu entitas (tidak menjadi milik suatu entitas) karena kepemilikan aset tersebut diserahkan kepada masyarakat.



Semoga bermanfaat.


Sumber dan referensi:


  1. Buletin Teknis SAP Nomor 9 tentang Akuntansi Aset Tetap;
  2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah;
  3. Gambar: www.warungkopipemda.com.

about author

Runa Inawan A.Md.

198110262009101001

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Komentar (3)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher