Blog Sivitas

I. Pendahuluan


15 Januari 2014 Pemerintah dan DPR menyetujui adanya Undang-Undang No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, atau yang sering kali kita sebut dengan UU ASN. Dalam Undang- Undang ini Ada perubahan paradigma yang prinsipal dalam UU ASN dibandingkan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. UU ASN mengedepankan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara. Salah satu pembeda antara UU ASN dengan UU no.43 Tahun 1999 adalah perubahan istilah Eselonisasi, jabatan umum dan jabatan fungsional tertentu menjadi jabatan administratif, fungsional dan jabatan eksekutif senior. Istilah PNS diganti dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), selain itu seleksi ASN berdasarkan kompetensi dan ada sanksi pidana bila melanggarnya.


Undang-Undang ASN dilahirkan Pemerintah guna mengubah paradigma berpikir para PNS di seluruh Indonesia. Reformasi di bidang Sumber Daya Manusia Pemerintahan diperlukan guna mempercepat reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan sejak era reformasi, namun dalam implementasinya, reformasi birokrasi mengalami bias, banyak yang beranggapan reformasi birokrasi hanya sebatas adanya remunerasi dan sama sekali belum merubah mind set dan culture set. Kinerja birokrasi masih kedodoran dan belum memuaskan. Dari data tentang penilaian kinerja birokrasi di negara-negara ASEAN. Indonesia hanya diatas Vietnam, namun jauh di bawah Singapura, Malaysia dan Philipina. Indeks efisiensi birokrasi Indonesia adalah 8,37 dari skala 1-10, dimana angka 10 menunjukkan sangat tidak efisien (http://bisnis.liputan6.com/read/2027107/). Sedangkan menurut laporan Bank dunia tahun 2010 Indonesia berada diurutan 100 dari 193 negara di dunia.


Dalam UU ASN, pegawai dituntut untuk bekerja lebih profesional dalam bekerja. Dimana semua itu sudah diakomodir dalam jabatan fungsional. Pada jabatan fungsional, perkembangan karier seorang pegawai ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang mampu dikumpulkan oleh pegawai, semakin rajin pegawai mengumpulkan angka kredit maka akan semakin cepatlah perkembangan kariernya begitu pula sebaliknya.



II. Jabatan dalam UU ASN


Dalam Undang-undang ASN, BAB V, Bagian Kesatu Umum Pasal 13 menyebutkan bahwa Jabatan ASN terdiri atas:

1). Jabatan Administrasi ;

a. Jabatan administrator (setingkat Eselon III);

b. Jabatan pengawas (setingkat Eselon IV);

c. Jabatan pelaksana (setingkat Eselon V atau Staf );

2). Jabatan Fungsional:

a. Jabatan fungsional keahlian: ahli utama, ahli madya, ahli muda; dan, ahli pertama;

b. Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: penyelia, mahir, terampil; dan pemula.

3). Jabatan Pimpinan Tinggi:

a. Jabatan pimpinan tinggi utama;

b. Jabatan pimpinan tinggi madya;

c. Jabatan pimpinan tinggi pratama.

Undang-undang ASN menerapkan suatu sistem jabatan yang miskin stuktural namun kaya fungsional. sehingga pejabat fungsional dapat berperan lebih optimal dalam menyuplai pemikiran dalam pengambilan kebijakan baik tingkat nasional maupun lokal.



III. Permasalahan


Berdasarkan uraian diatas, maka ada suatu pertanyaan mendasar yang harus diantisipasi oleh Pemerintah, yaitu apakah Pemerintah telah mempersiapkan infrastruktur untuk pengembangan jabatan fungsional
Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian, yaitu:

1. Data menunjukan bahwa sampai dengan Maret 2014 jenis jabatan fungsional tertentu berjumlah 133 jenis jabatan fungsional, dimana setiap jabatan fungsional ada Instansi Pembina, sebagai contoh : Jabatan Fungsional Agen Instansi Pembinanya adalah BIN;

2. Untuk masuk kedalam Jabatan Fungsional haruslah melalui beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku ; diantaranya adalah harus mengikut Diklat fungsional dan lolos uji kompetensi, Pengangkatan, Angka Kredit, Tunjangan, Batas Usia Pensiun bagi Jabatan Fungsional;

3. Masih minimnya informasi tentang Jabatan fungsional tertentu sehingga pertumbuhan jumlah pejabat fungsional tertentu belum berjalan sesuai dengan harapan,

4. Pengembangan karier, fasilitas serta tunjangan jabatan yang masih kurang menarik minat PNS untuk menjadi pejabat fungsional.



IV. Kesimpulan dan Saran


Dari kenyataan tersebut diatas maka Pemerintah melalui Instansi Pembina jabatan fungsional harus menyiapkan Infrastruktur pendukung pengembangan jabatan fungsional, berupa:

1. Anggaran bagi kegiatan sosialisasi dan Diklat-diklat pengembangan Jabatan Fungsional;

2. Kesiapan Instansi kepegawaian dalam hal proses pengangkatan dan maintenance Jabatan Fungsional;

3. Keseragaman peraturan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, sehingga tidak ada perbedaan asumsi dalam penilaian angka kredit.

4. Jaminan persamaan hak dan kewajiban antara pejabat fungsional yang satu dengan yang lainnya.

5. Penempatan pegawai yang berdasarkan kesesuaian jabatan fungsional yang diembannya, agar pegawai tersebut tidak mengalami kesulitan dalam upaya mengumpulkan angka kredit.

6. Sistem Pengawasan terhadap kinerja Jabatan Fungsional yang dilakukan oleh Instansi Pembina;

7. Sistem Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional oleh Instansi Pembina disertai kompensasi yang menarik minat PNS.


Dengan infrastruktur yang telah tertata rapih, maka diharapkan ASN terutama ASN Puslit Bioteknologi LIPI yang professional, kompeten serta berwawasan luas dalam melayani masyarakat akan tercapai, sehingga tujuan nasional menciptakan manusia Indonesia yang bermartabat, sejahtera dan makmur akan dapat tergapai.




DAFTAR PUSTAKA


Undang Undang No.5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara, 11-15.

Fikri Ariyanti. Birokrat Indonesia paling Lamban di Dunia. 24 Maret 2014. http://bisnis.liputan6.com/read/2027107/birokrat-indonesia-paling-lamban-di-dunia

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Reformasi Birokrasi Peluang dan tantangan, 2012, Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah Regional II di Mataram

The Global Economy. Country rankings using data from official sources. 28 April 2015.
http://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_government_effectiveness/
The World Bank Group. The Worldwide Governance Indicators. 2014.
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home





about author

Firman Adityo S.E

197903272008121001

Biro Perencanaan dan Keuangan

Komentar (0)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher