Blog Sivitas

MEMAHAMI PERKEMBANGAN PRODUK HALAL (Bagian 1)

 

Perhatian terhadap produk halal semakin besar terutama oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Hal ini menjadi wajar dikarenakan halal adalah suatu keharusan yang sudah digariskan dalam aturan hidup islam. Halal adalah prinsip hidup umat muslim dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, perhatian akan produk halal dikhawatirkan hanya akan menjadi semacam booming sesaat, hanya ikut-ikutan tren di masyarakat. Penulis meyakini bahwa concern pada produk halal ini adalah suatu gerakan yang pada dasarnya dilandasi oleh kesepahaman bersama bahwa kita sebagai muslim harus menggunakan produk halal dalam pemenuhan hajat sehari-hari. Pada akhirnya, tatanan masyarakat sedikit-demi sedikit akan menjadi lebih teratur terutama masyarakat muslim menyangkut kehalalan. Perhatian akan kehalalan suatu produk ternyata tidak hanya oleh masyarakat muslim, namun juga oleh masyarakat non-muslim. Mereka melihat dari kacamata potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan dari pasar halal masyarakat muslim tersebut.

 

Pengertian produk halal

 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dipergunakan, dibeli, atau digunakan sehingga pemenuhan kebutuhan dapat tercapai. Halal berasal dari kata hall, yahalla, hallan yang berarti diperbolehkan atau diizinkan. Menurut UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 ayat 2, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Identitas kehalalan produk dapat dilihat dari sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI. Produk yang memiliki sertifikat halal berhak mencantumkan label halal pada kemasan produknya.

Beberapa tahun terakhir, industri halal mengalami perkembangan pesat. Gaya hidup halal bukan hanya menjadi pilihan konsumen muslim, akan tetapi juga konsumen di negara-negara dengan penduduk muslim minoritas seperti Rusia. Alasan konsumen memilih dan menggunakan produk halal adalah karena adanya jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai produksinya (from farm to plate). Hal ini mengindikasikan bahawa halal merupakan standar tertinggi dari suatu produk karena mengedepankan prinsip halal dan baik (thoyib).

 

Ragam produk dan jasa halal

 

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer setiap makhluk hidup. Produk makanan dan minuman halal menurut syariat islam adalah yang tidak mengandung hal-hal yang dikharamkan, yaitu darah, bangkai, babi, hewan yang disembelih dengan tidak meyebut nama Allah, hewan bertaring atau memiliki cakar, hewan yang hidup di dua alam, dan makanan atau minuman yang memabukkan. Tahun 2013, konsumsi masyarakat muslim dunia terhadap produk makanan dan minuman halal mengalami kenaikan sekitar 10,8% dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan kenaikan ini akan terus meningkat.

Produk farmasi berupa kosmetik, obat-obatan dan juga vaksin halal merupakan produk farmasi yang tidak mengandung babi, alkohol, dll yang dilarang oleh syariat Islam. Konsumsi masyarakat terhadap produk farmasi halal juga terus mengalami peningkatan, diperkirakan pada tahun 2019 akan mencapai US$ 103 milyar atau sekitar 6,6% dari total konsumsi dunia.

Fashion atau busana juga merupakan kebutuhan primer manusia, akan tetapi perlu diperhatikan bahan yang digunakan untuk pembuatan busana tersebut apakah memang berasal dari bahan baku yang halal ataukah tidak. Bagi umat muslim, saat menggunakan pakaian atau aksesoris yang terbuat dari bahan yang tidak halal untuk beribadah maka ibadah yang dilakukan juga tidak diterima oleh Allah. Contohnya adalah tulang binatang yang sering dijadikan aksesoris berupa kalung atau gelang. Selain itu, yang dimaksud dengan fashion halal adalah yang mengedepankan nilai-nilai kesopanan atau menutupi bagian tubuh yang dilarang untuk dilihat oleh orang lain (aurat). Tentunya tetap mengedepankan prinsip syar’i.

Media dan hiburan adalah salah satu sarana edukasi sehingga seharusnya dapat memberikan dampak positif bagi penggunanya. Konten-konten pada media sosial, media elektronik, media massa, dan game sebaiknya tidak bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat guna menciptakan karakter generasi bangsa yang berbudi luhur. Travel wisata yang menjadi pilihan turis muslim adalah yang memiliki fasilitas (berupa tersedianya tempat ibadah, hotel dengan kolam renang muslimah, dll) serta tersedianya makanan halal. Saat ini sistem keuangan atau perbankan syariah menjadi pilihan masyarakat baik muslim maupun nonmuslim. Sistem keuangan syariah yang mencakup seluruh transaksi bisnis, tujuan, dampak, dan pengoperasiannya merupakan sistem keuangan yang sesuai dengan syariah islam, yaitu harus sesuai dengan akad dan tidak adanya riba dalam transaksi keuangan.

 

isu terkini pengembangan produk halal di Indonesia dan di dunia

 

Saat ini pengembangan produk halal bukan hanya menjadi perhatian negara-negara muslim saja namun juga negara-negara dengan mayoritas penduduk nonmuslim. Hal ini dikarenakan konsumsi produk halal tidak hanya menyangkut prinsip keagamaan (agama islam) namun juga pemenuhan akan hak konsumen. Tiap konsumen berhak mendapatkan produk dengan jaminan kehalalan yang ia minta.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa, dimana sekitar 87% dari jumlah tersebut merupakan penduduk muslim. Menurut laporan State of The Global Islamic Economy 2016/2017 yang diterbitkan oleh Thomson Reuters, Indonesia menempati urutan pertama untuk konsumen produk makanan halal dan urutan ke 10 untuk kategori produsen makanan halal dunia.

Banyaknya penduduk muslim serta melimpahnya sumber daya alam di Indonesia seharusnya menjadikan Indonesia bukan hanya sebagai konsumen produk halal, akan tetapi juga sebagai sentra produsen makanan halal di dunia. Tentunya untuk mencapai hal tersebut harus ada dukungan dari pemerintah selaku pemangku kebijakan dan kekuasaan. Selain itu juga perlu dukungan dari lembaga-lembaga yang terkait dengan sertifikasi produk halal karena sejak tahun 2011 hingga 2014, total persentase produk di Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal hanya sebesar 26,11%. Berdasarkan angka tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak produk-produk di Indonesia yang belum memiliki sertifikat halal. Padahal sertifikasi halal merupakan indikator utama yang harus dipenuhi agar Indonesia mampu bersaing di industri halal internasional.

Negara yang menempati urutan pertama untuk kategori produsen makanan halal dunia adalah Malaysia. Pemerintah Malaysia sangat fokus terhadap perkembangan produk makanan halal sehingga berhasil mengantarkan negaranya menempati urutan pertama selama tiga tahun berturut-turut untuk kategori produsen makanan halal. Malaysia juga aktif berpartisipasi dalam acara World Halal Day bersama dengan 10 negara lainnya seperti Indonesia, Turki, Iran, Arab Saudi, Singapura, Kroasia, Bosnia, Uni Emirat Arab, Kazakhstan, dan Serbia. Negara lain yang mulai mengembangkan industri makanan halal adalah Thailand dan Jepang. Thailand dan Jepang merupakan negara dengan mayoritas penduduk nonmuslim yang mulai mengembangkan industri makanan halal karena industri tersebut memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang.

Thailand adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Budha, akan tetapi dalam hal sertifikasi halal, Thailand lebih unggul daripada Indonesia. Terdapat dua lembaga kajian halal di Thailand, yaitu Halal Standard Institute of Thailand (HSI) dan The Halal Science Center Thailand (HSC), sedangkan sertifikasi halal di Thailand ditangani oleh Central Islamic Council of Thailand (CICOT) atau Syaikhul Islam of Thailand. Peran HSC antara lain adalah membangun jaringan dan kerjasama dengan laboratorium sains halal lain di dunia untuk kepentingan umat dan ilmu pengetahuan serta memimpin Working Group on Halal Products and Services (HAPAS) dalam kerangka Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT). Thailand juga menjadi tuan rumah pengkajian halal dunia “Thailand Halal Assembly” pertama yang diselenggarakan di Bangkok Convention Center, Thailand pada Desember 2014. Acara tersebut diselenggarakan untuk membantu meningkatkan standar produk dan jasa halal di Thailand guna memenuhi pasar Islam yang berkembang pesat baik di Asia maupun di seluruh dunia. Jepang merupakan salah satu negara yang berambisi menjadi pusat produk halal dunia. Saat ini pemerintah Jepang juga membangun berbagai fasilitas yang mendukung bisnis produk halal, seperti restoran halal dan tempat ibadah (mushola) di bandara dan tempat-tempat umum lainnya. Jepang juga telah mendeklarasikan kota Fuji sebagai kota halal yang ada di Jepang.

 

Kelembagaan dan kewenangan

 

Sertifikasi merupakan jalan untuk memperoleh sertifikat halal. Produk yang telah memiliki sertifikat halal berarti telah melewati rangkaian proses untuk menjamin kehalalan produk, yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Tanda bahwa suatu produk telah memiliki sertifikat halal adalah adanya label halal yang dicantumkan dengan tulisan arab (ﺣﻼل) pada kemasan produk.

Terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam persoalan halal atau haram suatu produk, yaitu Departemen Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Pertanian, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang terdiri dari komisi fatwa MUI dan LPPOM-MUI. Lembaga-lembaga tersebut tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). Diantara lembaga-lembaga tersebut, yang berwenang dalam menerbitkan sertifikasi halal di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), sedangkan proses labeling berada di bawah kewenangan BPOM. Pada proses sertifikasi, penentuan kehalalan harus dikeluarkan melalui fatwa ulama melalui sidang komisi fatwa.

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun dan dapat terus diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, produsen harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan mengenai penggunaan bahan, pemasok, dan teknologi proses yang digunakan dalam proses produksi hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH).

SJH merupakan sistem yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan yang sudah memperoleh sertifikasi halal. SJH dibutuhkan oleh perusahaan untuk dapat mempertahankan kehalalan dari proses produksi yang sesuai dengan peraturan LPPOM MUI. Perusahaan dapat membuat SJH sesuai dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal merupakan hal yang sangat penting, baik bagi produsen maupun konsumen karena dapat berfungsi seperti tergambar dalam tabel 1 di bawah ini.

 

 

 

Tabel 1. Fungsi sertifikat halal bagi produsen dan konsumen

Fungsi sertifikat halal bagi produsen

Fungsi sertifikat halal bagi konsumen

1.      Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, karena halal merupakan bagian dari prinsip hidup masyarakat muslim.

1.      Terlindunginya konsumen muslim saat mengkonsumsi pangan, obat-obatan, dan kosmetika dari bahan-bahan yang tidak halal.

2.      Dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.

2.      Timbul ketenangan jiwa (perasaan hati dan bathin) saat mengkonsumsi produk halal.

3.      Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.

3.      Dapat mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.

4.      Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas jaringan pemasaran.

4.      Produk halal dapat dipertanggungjawabkan status kehalalannya (memiliki kepastian dan perlindungan hukum).

5.      Dapat meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

 

         

Bagaimana mekanisme proses sertifikasi halal di Indonesia?

 

Prosedur proses sertifikasi halal menurut LPPOM-MUI dapat dilihat pada diagram alir berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gambar 1. Alur proses sertifikasi halal

Sumber: panduan umum sistem jaminan halal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen sistem jaminan halal (SJH) yang dimaksud pada diagram alir dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

1.     Perusahaan yang belum memiliki Sertifikat Halal (SH) MUI, maka dokumen SJH yang dibutuhkan adalah:

a.     Dokumen SJH (1) berupa surat pernyataan bermaterai bahwa perusahaan bersedia menyerahkan manual SJH standar maksimal 6 bulan setelah terbitnya SH.

b.     Dokumen SJH (2) berupa manual SJH minimum yang terdiri dari klausal kebijakan halal, struktur manajemen halal, dan ruang lingkup penerapan SJH.

2.     Perusahaan yang telah memiliki SH MUI namun audit implementasi SJH belum dilakukan, maka dokumen SJH yang dibutuhkan adalah:

a.     Dokumen SJH (1) berupa manual SJH yang minimum terdiri dari klausul kebijakan halal, struktur manajemen halal dan ruang lingkup penerapan SJH.

b.     Dokumen SJH (2) berupa manual SJH standar yang terdiri dari informasi dasar perusahaan, kendali dokumen, tujuan penerapan, ruang lingkup penerapan, kebijakan halal, panduan halal, struktur manajemen halal, standard operating procedures (SOP), acuan teknis, sistem administrasi, sistem dokumentasi, sosialisasi, pelatihan, komunikasi internal dan eksternal, audit internal, tindakan perbaikan, dan kaji ulang manajemen.

3.     Perusahaan yang telah mendapatkan status SJH minimal B (cukup) dan akan memperpanjang masa berlaku SH-nya, maka dokumen SJH yang dibutuhkan adalah:

a.     Dokumen SJH (1) berupa laporan berkala terkini dan revisi manual SJH (jika ada) atau copy status SJH minimal B atau sertifikat SJH.

b.     Dokumen SJH (2) tidak diperlukan.

 

BIOPRODUK HALAL DALAM KACAMATA HASIL RISET DAN KAJIAN PUSAT PENELITIAN BIOMATERIAL (Bagian 2)

 

          Isu dan gaya hidup produk halal tidak hanya berkembang pada produk makanan, minuman, maupun fashion. Perkembangan produk bisa merambah ke produk-produk selain itu semisal produk-produk hasil penelitian P2 Biomaterial. P2 Biomaterial memiliki peran dalam penelitian. Peran tersebut juga seringkali menuntut dihasilkannya berbagai produk (prototipe) hasil pengejewantahan berbagai penelitian. Banyak dan bermacam produk hasil penelitian telah dan sedang dikembangkan oleh P2 Biomaterial yang selanjutnya kita sebut bioproduk. Beberapa bioproduk tersebut antara lain seperti tersaji pada Gambar 2 dibawah ini.

bambu komposit

bilah turbin angin

lem perekat

biopestisida

enzim

kertas daur ulang

frame sepeda kayu

kayu lengkung

papan komposit

media tanam vertikal

 

 

bioinsektisida

 

Gambar 2. Ragam aneka bioproduk hasil riset P2 Biomaterial LIPI

Bioproduk-bioproduk tersebut sangat berpeluang didiseminasikan menjadi produk-produk yang bisa merambah pasar/masyarakat secara langsung sehingga kemanfaatannya akan lebih terasa. Sehubungan dengan paradigma bioproduk halal, peluang yang bisa digali terkait hal tersebut adalah kemampuan kita menemukan disisi mana bioproduk-bioproduk tersebut bisa menjadi produk yang ikut mendeklarasikan menjadi bioproduk halal.

 

 

Pengejewantahan produk halal (brainstorming ide)

Bioproduk halal bisa dilihat dan digali dari berbagai sisi. Sisi-sisi tersebut antara lain :

1.     Bahan yang diperoleh. Bagaimana bahan pembuatan bioproduk diperoleh. Asal-muasal dan alur perolehan bahan baku ini harus jelas.

2.     Bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang secara fisik adalah bahan yang halal.

3.     Teknis pemrosesan/pembuatan. Proses produksi melibatkan berbagai bahan dan metode. Perlu dipastikan bagaiamana semua unsur yang terlibat secara teknis adalah dalam koridor halal.

Kita bisa menggarap minimal 3 parameter tersebut. Tiap parameter harus memiliki ukuran (standar jelas) penilaian kehalalan.

SBSN dan bioproduk halal

Skema pembangunan SBSN telah akan rampung. Hal ini  ditandai dengan terwujudnya fasilitas iLab (Integrated Laboratorium of Bioproduct). Fasilitas ini nantinya digadang-gadang dan diharapkan akan memproduksi berbagai jenis bioproduk. Nilai plus dari berbagai bioproduk tersebut akan disinergikan dengan kajian bioproduk halal. Paradigma yang dibangun adalah dengan kajian produk halal maka akan menghasilkan nilai plus yang mengangkat nilai tambah produk-produk tersebut.

Bagaimana sistem kerja bioproduk halal ini adalah belum terlalu tergambar jelas. Inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Pastinya, bioproduk halal adalah suatu peluang yang bisa digarap dengan memaksimalkan peran para peneliti, teknisi serta administrator. Peneliti berperan mengkaji secara ilmiah ilmu-ilmu terkait biproduk yang dihasilkan, teknisi berperan sebagai tenaga teknis mendukung penelitian sedangkan administrator berperan menjembatani bagaimana pola ragam teknis kehalalan produk bisa disentuh secara redaksional administrasi dalam pemberkasan. Mari berkarya…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa kutipan-kutipan penting

 

“Kerudung halal adalah kerudung yang menggunakan fabric/kain halal dalam arti kain tersebut pada saat proses pencucian menggunakan bahan textile (emulsifier) dari bahan alami/ tumbuhan sedangkan untuk kain non halal menggunakan bahan textile (emulsifier) dari bahan non halal (gelatin babi),” papar Agung Hidayatullah, General Marketing Manager Shafira Corporation, perusahaan yang membawahi brand Zoya Fashion.

(http://www.dailymoslem.com/news/heboh-kerudung-halal-zoya-sertifikasi-halal-non-pangan-ternyata-sudah-mulai-marak-sejak-tiga-tahun-lalu) diakses 13/12/2018 08.56 WIB

Softener mengandung lemak babi (http://www.dailymoslem.com/news/wah-ternyata-produk-kain-dan-pakaian-juga-perlu-sertifikasi-halal) diakses 13/12/2018 09.15 WIB

Pada produk pangan, gelatin dimanfaatkan sebagai bahan penstabil (stabilizer), pembentuk gel (gelling agent), pengikat (binder), pengental (thickener), pengemulsi (emulsifier) dan perekat (adhesive). Gelatin didapatkan dari kolagen yang berasal dari berbagai produk sampingan hewan. Dalam industri pangan, gelatin banyak digunakan sebagai salah satu bahan baku dari permen lunak, jeli, dan es krim. (http://www.bogasari.com/tips/tips-mengenal-gelatin), diakses 15/12/2018 13.42 WIB

gelatin merupakan produk alami yang diperoleh melalui hidrolisis parsial kolagen dari kulit dan tulang hewan. Sumber gelatin paling sering digunakan adalah berasal dari sapi atau babi, tambahnya, kebutuhan gelatin di Indonesia dimpor dari Perancis, Jepang, India, Brazil, Jerman, Cina, Argentina dan Australia. (https://otomotif.antaranews.com/berita/684101/index.html) diakses 15/12/2018 13.44 WIB

 

Referensi

2008. Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.

Afroniyati, L., 2014, Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 18 (1): 37-52.

Aminuddin, M.Z., 2016, Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand, Shahih, Vol. 1 (1): 27-39.

Hasan, KNS., 2014, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 (2): 227-238.

Kementrian Perdagangan, Hidup Sehat dengan Produk Halal, Warta Ekspor, Ditjen PEN/WRT/56/VII/2015 edisi Juli.

Maulidia, R., 2013, Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen, Justitia Islamica, Vol. 10 (2): 359-390.

Waharini, F.M., Purwantini, A.H., 2018, Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia, Jurnal Muqtasid, Vol. 9 (1): 1-12.

about author

Adik Bahanawan S.Hut.

198703082015021001

Pusat Penelitian Biomaterial

Komentar (0)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher