Penurunan status Kebun Raya Bogor sebagai institusi riset setingkat eselon dua menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat eselon tiga yang bersifat pelayanan menjadi issu hangat seiring proses reorganisasi yang terjadi di LIPI. Berdasarkan Peraturan LIPI No. 1 Tahun 2019, sebuah institusi baru setingkat eselon 2a dibentuk dengan nama Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya. Institusi baru tersebut akan membawahi empat kebun raya yang dikelola LIPI yang masing-masing akan ditetapkan sebagai UPT, termasuk Kebun Raya Bogor (KRB).

Penurunan status tersebut dikuatirkan berdampak pada penurunan peran Kebun Raya Bogor sebagai lembaga konservasi dan penelitian yang domainnya di hulu, menjadi sebuah institusi hilir yang fokus pada pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan masyarakat. Hal ini bila mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/18/M.PAN/11/2008. Unit Pelaksana Teknis dalam peraturan tersebut adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Konservasi vs Wisata

Peraturan Presiden RI Nomor 93 tahun 2011 tentang Kebun Raya mengamanatkan bahwa dasar pertimbangan utama dibangunnya kebun raya adalah untuk mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan. Koleksi-koleksi tumbuhan liar bernilai ilmiah, ekonomi dan budaya ditanam berdasarkan kekerabatannya atau dengan pola tematik yang melahirkan suasana hijau, asri, indah dan nyaman. Koleksi-koleksi tersebut diperuntukkan bagi tujuan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Di kawasan perkotaan, suasana kebun raya akan menghadirkan suasana yg kontras dengan sekitarnya, seperti Kebun Raya Bogor (KRB) yg menjadi oase di tengah kepungan bangunan di pusat kota Bogor. Tidak heran bila KRB banyak dikunjungi turis lokal maupun manca negara. Lebih dari satu juta pengunjung setiap tahunnya bertandang ke tempat ini. Geliat ekonomi tumbuh seiring berkembangnya kebun raya sebagai tujuan wisata. Jumlah kunjungan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Dilema, pengunjung yang makin melimpah berdampak buruk pada kehidupan koleksi. Guna memenuhi biaya operasional yang semakin meningkat, seorang kepala kebun raya akan berupaya meningkatkan pendapatannya. Kebun raya makin dipercantik. Tidak seorang pun pemimpin mau membatasi jumlah pengunjung agar tingkat kerusakan menurun, dengan harapan biaya operasional akan menurun. Penurunan pendapatan dianggap sebagai bentuk kegagalan seorang pemimpin.

KRB dengan pendapatan yang terus meningkat dan kini lebih dari 20 milyar setiap tahunnya, dianggap masih besar peluangnya untuk ditingkatkan. Dengan kata lain KRB akan menjadi sumber potensial bagi peningkatan keuangan negara. Penurunan status KRB menjadi UPT dalam bentuk Balai makin membuka peluang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai UU Nomor 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005. Sekilas tampak menjanjikan. Namun menjadi awal bergesernya orientasi KRB dari institusi riset yang fokus pada upaya penyelamatan flora dari ancaman kepunahan menjadi organisasi yg fokus pada pelayanan wisata.

Fungsi konservasi dan wisata acap kali berseberangan. Keberpihakan seorang kepala kebun raya pada kedua kutub tersebut akan tampak dalam memutuskan sebuah kebijakan teknis di lapangan. Bagi pemimpin yang condong berorientasi pada wisata, sebatang pohon koleksi tua dan tidak sehat akan langsung ditebang karena dapat mengancam nyawa pengunjung. Rasa ‘aman’ sebagi prasyarat sebuah objek wisata terusik. Namun bagi pemimpin yg berorientasi pada konservasi akan mempertahankan pohon tersebut dan menjadikan sekelilingnya sebagai zona bebas pengunjung. Seorang pemimpin yang berorientasi pada konservasi akan cenderung mengurangi jumlah kenderaan yang masuk, sebaliknya kebijakan tersebut akan dihindari pemimpin yang berorientasi pada wisata, karena dapat mengurangi pendapatan. Kebijakan yang sama akan diterapkan pada setiap penyusunan rencana anggaran. Tidak ada pemimpin yang murni berorientasi pada satu kutub, namun kecenderungan mengarah ke satu kutub selalu ada. Dapat dibayangkan bila kebun raya menjadi BLU yang pendapatannya secara nyata akan mempengaruhi kesejahteraan pegawainya. Eksploitasi, komersialisasi atau optimalisasi berbagai aset kebun raya akan semakin meningkat. Konservasi dianggap sebagai cost center dan oleh karena itu harus diubah menjadi benefit center. Institusi yang mampu mandiri, self sustain dan tidak membebani anggaran institusi induknya. Begitulah kira-kira bila berorientasi pada kutub wisata.

Bisa dibayangkan bila KRB yang merupakan ibu dari semua kebun raya dan sekaligus yang melahirkan berbagai lembaga ilmiah, mengembangkan dan menyebarkan berbagai komoditas penting, pembina dan pengawas teknis pembangunan kebun raya, sebagai barometer perkembangan kebun raya sekaligus menjadi acuan setiap kebun raya di Indonesia, berubah menjadi sebuah institusi yang hanya melaksanakan kegiatan teknis pelayanan. Apa yang akan terjadi pada kebun raya lainnya yang kini sudah berjumlah 39 kebun raya.

Harmonisasi Fungsi Konservasi dan Wisata

Fungsi wisata memang tidak boleh diabaikan. Dalam visi KRB tercantum jelas "Menjadi salah satu Kebun Raya terbaik di dunia dalam bidang konservasi dan penelitian tumbuhan tropika, pendidikan lingkungan dan pariwisata".  Anggapan bahwa kebun raya hanya sekedar tempat wisata dapat dimengerti. Segmen pengunjung untuk tujuan wisata jauh lebih besar dibandingkan untuk tujuan konservasi, penelitian dan pendidikan. Dari sisi penerimaan PNBP tahun 2018, kontribusi sektor wisata mencapai 80% dari total penerimaan. Sektor konservasi, penelitian dan pendidikan hanya sebesar 2,6%, sedangkan sisanya (17,4%) dari hasil kerjasama pengelolaan aset dan jasa lainnya.

Mempertahankan kebun raya sebagai lembaga ilmiah dengan cara menafikan sektor wisata bukanlah keputusan yang bijak, tetapi menjadikan kebun raya sebagai institusi teknis yang hanya fokus pada pelayanan, berpotensi menabrak tujuan dasar pembangunan kebun raya. Agar kegiatan konservasi dan wisata dapat berlangsung harmonis, maka: a) perlu ada pembatasan pada setiap kunjungan wisata yang bersifat massal dan dilokalisir pada zona khusus; b) menerapkan tarif tinggi terhadap tiket kenderaan keliling kebun, dan secara bertahap mengurangi jumlah hari yang memperbolehkan kenderaan pribadi masuk KRB; c) menyediakan kenderaan operasional dan wisata keliling kebun yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kenderaan pribadi; d) meningkatkan tarif masuk kebun raya dalam batas wajar, dan sebaliknya memberikan pelayanan gratis atau potongan harga tiket masuk pada sekolah-sekolah kurang mampu; e) meningkatkan kinerja dan pelayanan wisata flora dengan target setiap rombongan pelajar dan wisatawan mendapat pemanduan dan pengawasan yang memadai. Terakhir, komitmen dalam bidang konservasi sebagai tujuan dasar dibangunnya kebun raya harus tercermin dalam kebijakan penganggaran.

Mustaid Siregar

Peneliti Ahli Utama Bidang Ekologi & Evolusi