Blog Sivitas

A. Pengantar

Kalau sekedar pemindahan ibu kota negara itu biasa dan telah dilakukan oleh banyak negara dengan alasan yang berbeda-beda. Contoh berikut memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara itu tidaklah tabu dan belum tentu optimum solutif bagi Indonesia yang bhineka tunggal ika dan memiliki disparitas pembangunan di wilayah Barat, Tengah dan Timur dari Sabang hingga Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Terlebih lagi jika dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan pekotaan ibu kota negara yang macet dan kekurangan lahan itu alasan jangka pendek saja. Padahal ada opsi lain yaitu pergiliran ibu kota untuk jangka menengah dan panjang, dengan tujuan yang lebih utama: pemerataan pembangunan dan integrasi nasional atau unifikasi nasional. Suatu strategi untuk menjamin adanya menejemen harapan bahwa suatu saat provinsi yang tertinggal pada gilirannya akan maju juga saat mendapat giliran menjadi ibu kota negara.

Perpindahan ibukota negara pernah dilakukan oleh Brasil. Ibu kota Brasil kini terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio de Jenairo sudah terlalu padat. Pada tahun 2004, pemerintah Korea Selatan memindahkan ibu kotanya dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul (dalam bahasa Korea) berarti ibu kota. Ibu kota tradisional secara ekonomi memudar oleh kota pesaingnya, seperti yang terjadi di Nanjing dan pesaingnya Shanghai. Selain pemindahan ibu kota negara, terdapat juga pemindahan sebagian dari kekuasaan pemerintah. Berikut beberapa contoh alternatif pemecahan masalah yang terkait dengan ibu kota negara. Bolivia, meskipun Succre masih tetap menjadi ibu kota konstitusional, namun pusat pemerintahan nasional telah ditinggalkan dan beralih ke La Paz. Di Chili, kota Santiago masih dianggap sebagai ibu kota, meskipun Kongres Nasionalnya diadakan di Valparaiso. Di negara Belanda, kota Amsterdam tetaplah ibu kota nasional konsitusional, meskipun pemerintahan, parlemen, dan istana ratu semuanya terletak di Den Haag. Di Afrika Selatan terjadi pemisahan ibukota yaitu beribu kota administratif di Pretoria, memiliki ibu kota legislatif di Cape Town, dan beribu kota judisial di Bloemfontein.

Pemindahan ibu kota di NKRI sangat memungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya, tidak atau belum mengatur secara tegas. Dalam Bab II ayat (2) UUD NKRI tertulis: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam UUD tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur termasuk memindahkan ibu kota negara. Dalam pemindahan ibu kota negara, tentu saja diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.

Ada wacana alternatif pemindahan dan pergiliran ibu kota, bahwa kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara yang terlalu lama sampai saat ini sangat tidak ideal buat pemerataan pembangunan nasional. Seolah seperti hukum besi kekuasaan absolut di tangan satu orang, tanpa pergiliran. (Rozi : 2006). Kalau kita perhatikan semuanya ada di Jakarta, mulai dari ibukota negara, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor pusat BUMN, pusat perdagangan, konsentrasi populasi, pusat perindustrian dan lain-lain. Kondisi ini tentu tidak ideal, fungsi yang satu seringkali menghambat fungsi yang lain yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Idealnya, beberapa fungsi tersebut perlu dipindahkan ke kota lain. Memindahkan aktivitas perekonomian akan sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin fungsi sebagai ibu kota dipindahkan ke kota lain demi memperbesar daya dukung kota lama agar nyaman dihuni dan memberi kesempatan kota baru dan kawasannya juga ikut berkembang.

Alternatif lain, ibu kota negara tetap di Jakarta namun beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan dipindahkan ke luar Jakarta. Hal ini akan mengurangi beban Jakarta. Namun alternatif ini nampaknya lebih banyak menghadapi kesulitan dibandingkan dengan alternatif pertama. Beban Jakarta memang berkurang, tetapi tidak berarti sudah meniadakan permasalahan karena banjir tetaplah menjadi ancaman. Apalagi jika pemindahan pusat kegiatan diarahkan ke selatan Jakarta. Banjir akan semakin meningkat bila tidak diikuti dengan usaha konservasi lahan di bagian atas.

Melalui “momentum” banjir di Jakarta pada awal Februari 2007, April 2019 dan masih terasa efeknya hingga kini ada baiknya kita merenung dan berpikir: 
“Bagaimana seandainya ibukota negara Indonesia benar-benar dipindah saja?” Sebagai ibukota, Jakarta terbukti memiliki kelebihan beban dan cenderung sudah kurang layak lagi menjadi kota lokomotif bagi nusantara. Sebelum menentukan alternatif untuk menentukan lokasi pemindahan ibu kota negara, terlebih dahulu perlu dicari rumusan ibu kota negara yang ideal. 

Penelusuran pustaka tentang syarat ibu kota negara yang ideal cenderung belum optimal dilakukan oleh tim khusus yang dibuat oleh negara. Berdasarkan pemikiran geografis, ibu kota negara yang ideal harus mempertimbangkan aspek spasial, ekologis, dan kewilayahan. Oleh karena itu diperlukan antara lain : tersedia lahan yang sesuai, aman, nyaman, lingkungan sehat, bebas dari bahaya dan bencana, aksesibilitas dan arus informasi memadai, ketersediaan lahan untuk perwakilan negara sahabat (kedutaan), ketersediaan air bersih, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, masyarakat sekitar kondusif dan tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Berdasarkan rumusan tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia dapat ditentukan alternatif lokasi sebagai calon ibu kota negara.

Namun seringkali sebuah gagasan pembangunan yang rasional dan objektif terhalang oleh adanya benturan kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Wacana pemindahan ibukota belakangan ramai diperbincangkan di televisi dan koran. Hal itu sudah melibatkan opini di kalangan DPR RI, DPD, dan analis politik perkotaan, namun rupanya sengaja untuk pewacanaan saja. Studi lebih lanjut maupun upaya serius meneruskan wacana pemindahan ibukota tak pernah digagas, apalagi benar-benar dijalankan.

Secara historis, negara Indonesia pernah memindahkan ibukotanya selama dua kali, yakni di Bukittinggi dan Yogyakarta. Jejak historis ini memberi makna bahwa dalam konteks tertentu, pemindahan ibukota bukanlah hal yang terlalu mustahil. Hanya saja, permasalahannya memang ada banyak pihak yang merasa diuntungkan oleh keberadaan ibukota di Jakarta. Banyak pihak itu, sayangnya berada di posisi menentukan. Namun begitu banyak pula yang berjuang melakukan pemisahan (separatisme) karena tidak diperlakukan secara adil oleh Jakarta selama ini.

Ibu kota negara menjadi simbol suatu negara sebagai lokasi pusat pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, fungsinya pun tidak lagi tunggal, Jakarta telah pula menjadi pusat perburuan lapangan kerja kelas menengah bawah dari desa yang tidak mau bertani lagi, pemukiman dengan harga jual dan sewa yang mahal, berkumpulnya sentra pendidikan, tujuan pariwisata dan perdagangan internasional. Kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan lalu lintas yang parah, polusi, kejahatan jalanan, banjir adalah kondisi umum yang mencitrakan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan indikasi sulitnya melakukan penataan tata ruangnya. Gejala tingginya ketimpangan sosial ekonomi, berkorelasi terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Jakarta dan fakta ini memerlukan jalan keluar yang sistemik.

Kondisi umum menumpuknya berbagai masalah dari hari ke hari tersebut memunculkan beberapa pertanyaan: masih layakkah Jakarta sebagai ibu kota negara? Apakah perpindahan ibu kota telah menjadi suatu keharusan atau baru wacana? Tulisan ini mencoba mendiskusikan solusi pertanyaan tersebut dari sudut pandang anggota masyarakat yang mendiami Jakarta. Untuk mendiskusikan kelayakan Jakarta sebagai ibu kota negara digunakan pendekatan keruangan, ekologis, dan kewilayahan. 

Selanjutnya pertanyaan penelitian yang akan menjadi fokus penting riset ini adalah:
Pertama, Apakah pemindahan ibu kota sebaiknya cuma sekedar wacana ataukah perlu diwujudkan?; Kedua, Mengapa suatu ibu kota negara harus permanen atau perlu berpindah ke tempat baru? Ketiga, Apa alasan yang menjadi pertimbangan pokok untuk suatu pemindahan suatu ibukota negara? Kempat, Jika disetujui, bagaimana sebaiknya pemindahan ibu kota yang dilakukan untuk kasus Indonesia, pemindahan ibu kota kah, pemisahan ibu kota atau sebaiknya pergiliran ibu kota saja untuk manfaat sosial politik yang lebih optimum?

                        

B.Tinjauan Literatur

Ibu kota negara atau capital city atau political capital dalam bahasa Inggris, asal katanya dari bahasa Latin yaitu caput yang berarti kepala (head) dan terkait dengan kata capitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan. Kota utama ini intinya diasosiasikan dengan pusat pentadbiran atau tata kelola suatu negara. Secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan dari pimpinan pemerintahan di eksekutif, yudikatif, legislatif atau parlemen. Begitu pula lokasi bagi kantor perwakilan negara lain akan ditempatkan di ibu kota negara. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya, dan atau pusat intelektual. Ibu kota menjadi simbol bagi negara dan pemerintahannya, serta sebagai tempat berkembangnya muatan politik. Kota-kota di abad pertengahan menunjukkan bahwa pemilihan, relokasi, dan pendirian ibu kota modern dilandasi pertimbangan emosional.

Usulan memindahkan ibukota negara dari DKI Jakarta ke tempat lain, merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat dimasukkan dalam Rancangan UU Penataan Ruang (RUU PR) di Indonesia. Selama ini Ibukota Jakarta mengemban banyak fungsi, selain sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat bisnis. Dengan pemindahan ibukota negara diharapkan fungsi administrasi pemerintahan akan lebih efektif. Selain itu pemindahan ini juga diikuti penyebaran penduduk sehingga tidak terkonsentrasi di Jakarta lagi. Fungsi-fungsi di ibukota negara terganggu, karena Jakarta sudah sangat padat yang dihuni oleh lebih dari 11 juta penduduk dan mungkin merupakan ibukota negara terpadat di dunia. Kelurahan Tambora di Jakarta Barat misalnya, pada tahun 2007 dihuni oleh 80.000 orang perkilometer persegi.

 

b.1.Pemikiran tentang Pro dan Kontra pemindahan Ibu Kota

Pemikiran bagi yang pro terhadap pemindahan ibu kota dilandasi pada situasi yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat sehari-hari seperti : ledakan jumlah penduduk, kemacetan lalu lintas, kesenjangan ekonomi, kerawanan sosial, kekerasan, dan kejahatan akibat sulitnya mencari pekerjaan yang halal. Permasalahan tersebut diikuti krisis ekologi berupa pencemaran udara, pencemaran air tanah, air bersih, banjir rutin, tata ruang yang semrawut, munculnya kawasan kumuh, dan lingkungan hidup yang kurang nyaman. Wacana pemindahan Ibukota Indonesia ini juga muncul karena Jakarta selalu direndam banjir setiap tahunnya. Disamping itu konflik mudah terjadi antara kepentingan ekonomi dan ekologi, kepentingan sesaat dan jangka panjang, kepentingan elit dan masyarakat.

Pemikiran bagi yang kontra terhadap pemindahan ibu kota didasari pada kondisi-kondisi yang dirasakan pada sebagian masyarakat seperti alasan historis dengan argumentasi bahwa Jakarta merupakan tempat bersejarah yaitu diproklamasikannya kemerdekaan RI. Disamping itu fakta bahwa Jakarta telah memenuhi fasilitas yang dibutuhkan seperti tempat-tempat rekreasi, pusat-pusat perbelanjaan, sentra ekonomi yang memudahkan kegiatan pelaku ekonomi, kegiatan pemerintahan dan pembangunan perumahan yang cukup memadai telah membuat sebagian masyarakat tidak berkeinginan untuk memindahkan ibu kota.

 

b.2.Pemikiran Politik Dampak Multi Fungsi Kota Jakarta

Multi fungsi kota Jakarta (pusat ekonomi, keuangan, bisnis, politik, pendidikan) merupakan dampak dari sistem pemerintahan sentralistis dan sistem multi fungsi yang terpusat secara terus-menerus di Jakarta. Akibatnya sejumlah efek bernuansa sosial (kepadatan memicu konflik lokal, kejahatan jalanan), politik (monopoli pengelolaan keuangan pusat yang terus menerus di atas disparitas daerah), ekonomi (disparitas pemerataan ekonomi antar daerah dan intra daerah) dan ekologi (rusaknya tata ruang dan lingkungan karena kekuatan “tata uang” para pemodal kuat), menjadi persoalan dan beban Jakarta yang tak mudah diselesaikan tanpa jalan keluar yang inovatif yaitu pemindahan ibukota. Walaupun dengan kontestasi konsep manajemen megapolitan (menjadikan beberapa propinsi terdekat di bawah tata kelola pejabat setingkat menteri) sekalipun, diduga hanya memecahkan masalah jangka menengah saja, bukan jangka panjang.

Adapun analisis tentang dampak multifungsi kota yang dimaksud adalah akibat dari kondisi-kondisi berikut:

 
1. Pemerintahan sentralitis yang dikendalikan secara otoriter dan serba seragam telah mengabaikan alokasi bagi hasil yang timpang buat daerah-daerah sub-nasionalnya. Sistem kekuasaan yang memusat dan permanen di suatu tempat, membuat sistem pemerintahan daerah kehilangan kesempatan memanfaatkan kekayaan alamnya secara maksimal. Daerah yang kaya minyak dan mineral, bisa mengalami kelangkaan minyak dan kemiskinan yang menyedihkan. 


2. Kedekatan sumber pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang mengerucut pada elite dan hampir tanpa kontrol dari rakyat secara konstitusional maupun publik menyebabkan mewabahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga berapapun pajak yang terkumpul dan bagi hasil sumber daya alam masuk ke kas pusat, untuk disalurkan ke daerah-daerah seperti pipa dan kran yang sengaja tersumbat untuk mengalir balik.
Secara hipotesis kerja, penataan ibu kota yang mengalami multifungsi, solusinya memerlukan pemisahan yang tegas antara fungsi politik dan fungsi ekonomi dan ikutannya.

Namun untuk memindahkan ibukota negara diperlukan kesiapan yang sangat baik untuk mengatasi praktik penguasaan tanah oleh swasta dan konglomerat, spekulan tanah dan ketimpangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, termasuk dalam hal biaya yang besar pada awalnya untuk keperluan membangun kantor presiden, parlemen, dan kedutaan asing dan migrasi ASN/PNS beserta keluarganya. Ada pula ide, agar posisi kantor kementrian teknis, perlu ditempatkan jangan di ibu kota negara tapi terkait dengan bidangnya, seperti kementerian kelautan, daerah tertinggal, kehutanan, sesuai dengan konteksnya.

 

C.Metode Penelitian

                        

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan studi pustaka, dengan mengacu pada dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dengan mengunakan kuesioner dan pengolahan data menggunakan bantuan SPSS. Sehingga bisa ditemukan kecenderungan prosentasi dan frekuensi jawaban tentang suatu pertanyaan. Kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian.

 

Sifat Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kuantitatif, lewat pengumpulan data lapangan (field-research) dengan membuat kuesioner melalui kategori jawaban berdasarkan skala dan indeks yang memungkinkan tidak ada duplikasi antar katagori jawaban yang ada. Sementara itu data sekunder digali melalui penelusuran terhadap literatur atau studi pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Systematic Sampling dan Purposive Sampling 
Penelitian dilakukan di IISIP Jakarta. Responden yang mengisi kuesioner ditentukan berdasarkan systematic sampling, dalam hal ini berdasarkan komposisi jurusan yang ada, jenis kelamin dan asal daerah (Jawa dan luar Jawa, IBB dan IBT).

Pengambilan sampel secara sistematis merupakan metode dimana hanya unsur pertama saja yang dipilih dari sampel yang dilakukan secara acak. Sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu (Singarimbun & Effendi, 1989). Adapun responden penelitian kuantitatif ini dipilih sebanyak 200 orang secara purposive sampling. Masing-masing jurusan (Komunikasi, Administrasi, Politik, HI, Kesos), dosen dan karyawan di IISIP Jakarta, sebanyak sekitar 50% pria dan 50% wanita untuk masing-masing kategori. Kegiatan desk review atau library research juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi yang berhubungan dengan topik penelitian, meliputi isu tentang pemindahan kota di dunia. Untuk itu, kajian akan difokuskan pada eksplorasi berbagai data kepustakaan dan dokumen terkait.

 

D.Hasil Penelitian: Pemindahan atau Pergiliran Ibu Kota?

1. Pemindahan Ibukota dan Persoalan Jakarta

Menumpuknya persoalan Jakarta dan ide pemindahan ibukota sudah mendapat respon ditingkat empiris dari DPR RI, walaupun DPR RI belum meminta LIPI, Bappenas dan institusi resmi negara lainnya untuk melakukan upaya tindak lanjut yang lebih kongkret. Menteri Pekerjaan Umum kabinet SBY, Djoko Kirmanto memang pernah menanggapi bahwa rencana pemindahan itu mungkin dilaksanakan, selama pembahasannya dilakukan secara cermat berupa hitung-hitungan ekonomi, dan sektor lain, seperti manfaat jangka panjang proyek membangun keindonesiaan yang lebih adil dan cita-cita kemajuan bersama.

Sementara itu mantan menteri Otoda kabinet Abdurahman Wahid dan ketua AIPI, Prof. Dr. Ryaas Rasyid berpandangan bahwa Ibu kota negara RI harus dipindahkan dari Jakarta selambat-lambatnya 10 tahun lagi atau Tahun 2016. Dengan pertimbangan semakin bertumpuknya berbagai persoalan di Jakarta dan tata ruang yang sudah jenuh untuk bisa dikembangkan lebih optimal. Saat ini ibu kota Jakarta sudah sangat padat, macet dan dilanda persoalan banjir dan sampah yang parah. Sehingga posisinya dinilai cenderung sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara.

Berdasarkan hal itu, kalangan yang pro dengan pemindahan mendorong pihak terkait hendaknya segera menyusun konsep mulai sekarang. Kalau pemerintah berpikiran cerdas dan mau berkorban untuk kebaikan dimasa depan, maka harus sudah merancang pemindahan ibu kota dari sekarang sebelum Jakarta lumpuh total. Bagaimana pun kondisinya dalam waktu 10 tahun dari sekarang (tahun 2007), ibukota negara sudah harus pindah. Pandangan ini artinya menginginkan dalam waktu lima tahun ke depan mesti sudah ditindaklanjuti oleh pihak terkait dengan serius. Persiapannya harus memindahkan kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor kedutaan besar dan fasilitas lainnya, seperti lapangan terbang, pelabuhan dan dalam jangka panjang membangun jembatan antar pulau untuk menyatukan Indonesia.

Kelompok yang pro pemindahan dan pro integrasi nasional diduga ada dalam kerangka yang melihat persoalan kepadatan penduduk di Jawa, kesenjangan pembangunan Indonesia Timur dan barat (IBT-IBB) dan bertumpuknya masalah perkotaan di Jakarta, bisa diurai dengan pemindahan atau pemisahan ibukota negara dan sistem penyatuan fisik lewat jembatan guna menunjang transportasi antar pulau-pulau besar di Indonesia. Namun bagaimana sebenarnya pandangan sebagian masyarakat terhadap rencana pemindahan ibukota, baru sebatas wacana atau memang real perlu diwujudkan. Berikut paparan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan terkait:

Sebanyak 68 orang atau 34% dari 200 responden yang di teliti untuk kasus populasi di Kampus IISIP Jakarta misalnya melihat bahwa gagasan tentang pemindahan ibukota negara baru sekedar wacana. Suatu hal yang masih perlu diperdebatkan dan dipelajari lebih dalam. Namun 25% responden berpandangan optimis, pemindahan ibukota harus segera diwujudkan dalam waktu 10 tahun ke depan (sejak 2007, saat penelitian ini dilakukan). Sekitar 23% responden menilai pemindahan ibu kota baru bisa dilakukan dalam waktu 20 tahun lagi. Responden yang menyatakan ibukota negara tidak perlu dipindahkan dari Jakarta sebanyak 5%. Namun 5% responden tidak sabar ingin secepat mungkin ibukota dipindah karena Jakarta telah mengalami kemacetan yang parah dan berulang kali dilanda banjir kiriman dan pasang air laut. Selebihnya, 2% responden berpandangan pemindahan baru bisa terjadi 30 tahun lagi dan setuju ibukota pindah asal dapat meratakan pembangunan di Indonesa. Ada 8% responden yang abstain, tidak tahu atau tidak mau menjawab pertanyaan ini.

Ibu kota negara Jakarta adalah simbol dan tempat yang sangat vital bagi negara Orde Baru dan Orde Transisi Menuju Reformasi, Orde Unifikasi Nasional dan Orde Politik Kesejahteraan di Indonesia ke depan. Tempat itu telah menjadi lokasi pemerintahan pusat melakukan ekstraktif income daerah dan melakukan redistribusi kembali kedaerah-daerah. Ada perdebatan soal perimbangan keuangan pusat daerah, berapa banyak uang yang beredar di Jakarta selama puluhan tahun ketimbang ke wilayah lain di Indonesia. Sebagai ibukota negara atau pusat politik Jakarta menjadi tempat domisili pemuncak eksekutif, legislatif, yudikatif, kedutaan asing, kantor pusat MNC, perusahaan manufaktur dan jasa. Seiring berjalannya waktu, fungsinya pun tidak lagi tunggal, Jakarta telah pula menjadi pusat perburuan lapangan kerja kelas menengah bawah dari desa yang tidak lagi mau bertani, pemukiman dengan harga jual dan sewa yang mahal, berkumpulnya sentra pendidikan, tujuan pariwisata dan perdagangan internasional.

Kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan lalu lintas yang parah, polusi, kejahatan jalanan, banjir adalah kondisi umum yang mencitrakan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan indikasi sulitnya melakukan penataan tata ruangnya. Gejala tingginya ketimpangan sosial ekonomi, berkorelasi terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Jakarta memerlukan jalan keluar yang sistemik. Kondisi umum menumpuknya berbagai masalah dari hari ke hari tersebut memunculkan beberapa pertanyaan: masih layakkah Jakarta sebagai ibu kota negara? Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden (78%) cenderung menyatakan setuju bahwa perangkapan fungsi Jakarta sebagai pusat ekonomi sekaligus pusat politik telah menimbulkan bertumpuknya persoalan di Jakarta. Hanya ada 15% responden yang tidak setuju dan tidak melihat ada kaitannya.

Ada sekitar 35% responden setuju bahwa ibu kota Jakarta telah menjadi kota multi fungsi dan jelas berdampak pada timbulnya beragam permasalahan. Disamping itu sebanyak 31% responden menyatakan bahwa ibu kota harus dipindahkan karena ibu kota Jakarta telah menjadi magnet manusia artinya Jakarta menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat untuk mencari kehidupan, baik dari aspek sosial, politik, dan ekonomi. Sementara itu sebanyak 23% responden tidak menjawab dapat diartikan mereka tidak atau belum menyetujui ibukota pindah dengan ragam alasan yang dimunculkan.

Ada juga data yang menunjukkan perbandingan angka laki- perempuan terhadap alasan mengapa perlu pemindaan ibukota, yang bila diprosentasikan nilainya terlihat sebanyak 9% atau 13 responden menyatakan setuju ibu kota pindah karena realitas yang ada menunjukkan bahwa Jakarta menguasai keuangan negara yang dapat berdampak pada ketimpangan pemerataan bagi keuangan daerah. Disamping itu, 4 % atau 7 orang responden menyatakan setuju ibu kota pindah karena merasa Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak nyaman lagi. Banjir menjadi masalah yang berulang dan belum dapat teratasi hingga saat ini.

Ada data dalam bentuk prosentase yang menunjukkan, ada kecenderungan responden pria (33%) maupun wanita (35%) yang mengganggap rencana pemindahan itu baru hanya sekedar wacana. Pada peringkat kedua, Sebanyak 23% wanita dan 26% pria, setuju rencana pemindahan perlu dipersiapkan untuk dilaksanakan dalam waktu 10 tahun ke depan. Selanjutnya 27% wanita dan 18% pria menginginkan pemindahan dilakukan 20 tahun lagi. Sementara itu 3% wanita dan 6% pria menginginkan ibu kota dipindahkan secepatnya dari Jakarta karena Jakarta pernah lumpuh akibat banjir dan kemacetan lalu-lintas yang kian parah. Beberapa responden wanita memberi catatan kaki karena mengkhawatirkan ibu kota yang baru ini tidak ramah anak, lansia dan disabel. Perencana dan pelaksana mengabaikan perlunya bangunan yang memiliki tempat penitipan anak yang representatif dan terjangkau, tidak ada ruang tunggu yang punya tempat bermain anak, ruang ibu menyusui, toilet anak/difabel dan jalur khusus bagi Lansia.

Tampak juga mayoritas Responden wanita (33%) atau 62 orang responden setuju untuk dilakukan pemindahan ibukota dengan alasan Jakarta telah berubah menjadi magnet besar bagi WNI di daerah untuk beramai-ramai mencari kehidupan di Jakarta. Sementara itu, sebanyak 38% responden pria, beranggapan hal itu terjadi karena peran ibu kota Jakarta yang multifungsi sehingga menimbulkan persoalan perkotaan yang kompleks. Opini memindahkan ibu kota negara belakangan cenderung mengemuka seiring adanya tuntutan pemerataan pembangunan dan redistribusi keadilan sumber daya antar daerah. Telah berpuluh tahun Jakarta mengelola kekayaan yang akan disumbangkan ke berbagai daerah.

Namun redistribusi yang dikembalikan ke daerah lewat APBN dinilai belumlah proporsional. Hal itu nampak dari adanya tuntutan otonomi khusus oleh Riau, Kaltim dan Bali. Setelah oleh pusat otonomi khusus diberikan kepada Nangroe Aceh Darussalam dan Papua. Konsep pemindahan ibukota secara bergilir ke berbagai kawasan di Indonesia adalah semacam wacana alternatif, ketimbang tuntutan federasi atau pemisahan diri. Selain itu pemindahan ibukota dipandang sebagai upaya ‘memindahkan gula, agar semut ikut’, guna pemerataan pembangunan di Indonesia.

Mayoritas responden sekitar (45.5%) setuju terhadap gagasan pemindahan periodik ibukota secara bergilir di antara propinsi di Indonesia atau diantara tiga daerah waktu. Hal ini terkait dengan harapan adanya pemerataan pembangunan dan kesempatan yang sama bagi setiap propinsi di masa yang akan datang untuk mengelola keuangan pusat dan memajukan wilayahnya. Sementara itu 32% responden tidak setuju terhadap gagasan pergiliran ibukota. Berbagai alasan ketidaksetujuan diungkupkan dalam jawaban terbuka antara lain karena nilai historis kota Jakarta sebagai tempat proklamasi, alasan tempat pekerjaan sekarang di Jakarta akan terganggu bila tempat kerja ikut pindah, keuangan negara belum memungkinkan. Sementara itu 22% responden ragu bahwa konsep tersebut bisa memecahkan persoalan nasional dan 1% responden tidak menjawab.

 

 2. Memilih Opsi Pergiliran Ibu Kota, bukan Sekedar Pindah?.

Mengenai pergiliran ibukota negara, hasil penelitian yang pernah saya lakukan di lingkup kampus IISIP Jakarta tahun 2015-2017 menjelaskan jawaban responden tentang perlunya dipikirkan opsi lain selain sekdar pemindahan ibu kota tersebut. Alasannya adalah, jika propinsi-propinsi di daerah dipergilirkan menjadi ibu kota, maka kesempatan pergiliran pengelolaan keuangan oleh ibukota yang baru akan bisa memajukan kawasan tertinggal di Indonesia menjadi lebih nyata. Dari pengolah data kami menemukan bahwa mayoritas (46%) responden setuju dengan ide dilakukannya pemindahan ibukota negara sebaiknya dilakukan secara begilir, bukan permanen disuatu tempat atau baru pindah jika bertumpuknya masalah dan terkena bencana alam.

Pergiliran ibukota terkait dengan pemerataan kesempatan pengelolaan keuangan pusat secara adil ke setiap daerah di Indonesia. Khususnya akan membuka kemungkinan memajukan kawasan tengah dan timur Indonesia. Sementara itu 32% responden tidak setuju ibukota dipindah secara bergilir. Alasannya karena akan begitu repot bagi pihak departemen dan kedutaan asing untuk berpindah-pindah. Sebanyak 22% responden masih ragu terhadap pergiliran ibukota. Keraguan itu muncul diantara harapan dan kekhawatiran tentang mekanisme dan manfaat pemindahan ibukota secara bergilir.

Mayoritas (33%) responden berpandangan pemindahan ibukota dilakukan dengan langkah teknis memindahkan kantor kepresidenan, departemen, parlemen dan kedutaan asing secara bertahap. Sebanyak 33% responden membayangkan pemindahan ibukota di Indonesia meniru pola Australia yang memisahkan pusat politik dari pusat ekonomi (dari Sydney, ke Malbourne, lalu ke Canberra). Selanjutnya 18% responden membayangkan ibukota Indonesia yang baru, pindah ke sekitar Jawa Barat meniru pola Malaysia. Ada 3% responden membayangkan pusat politik tetap di Jakarta, namun pusat industri dan ekonomi dipindahkan ke luar Jakarta dan 1% responden membayangkan teknisnya dipergilirkan antar propinsi/daerah waktu. Sekitar 1% responden menginginkan Jakarta tetap sebagai ibukota negara. Selebihnya, 11% responden tidak menjawab.

 

3. Pemindahan Permanen atau Periodik?

Berdasarkan pertanyaan apakah responden setuju dengan pemindahan ibukota? apakah pemindahan ibu kota negara sebaiknya dilakukan secara permanen atau dipergilirkan?. Data yang diperoleh menunjukkan mayoritas (51%) responden membayangkan pemindahan ibukota baru dilakukan permanen ke suatu tempat. Sementara itu 20% responden setuju pemindahan ibukota yang baru dirandom di antara daerah berdasarkan wilayah waktu Barat-Tengah-Timur dan kembali lagi ke Barat dan seterusnya. Sebanyak 14% responden setuju kesempatan menjadi ibukota negara diundi secara random ke setiap 33 propinsi di Indonesia. Daerah yang pernah terpilih, pada periode berikutnya tidak diiukut sertakan lagi. Sampai semua wilayah propinsi pernah menjadi ibukota. Selebihnya 17% responden tidak menjawab.

 

4. Jika Ya, Ke Mana Ibukota Sebaiknya Pindah?

 

Jika ada wacana memindah ibu kota ke Kalimantan, Tengah, Selatan atau Timur, hasil kajian ini punya pandangan yang berbeda. Ketika ada pertanyaan tim peneliti mengenai kewenangan untuk memilih pemindahan ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan, dalam waktu 10 tahun ke depan, ke mana akan memindahkannya: Dari 200 responden mayoritas (19%) menginginkan Bali dipilih menjadi pusat pemerintahan yang baru setelah Jakarta. Alasan mereka Bali sudah menjadi kota dunia yang terkenal di mancanegara, selain berada di Indonesia bagian tengah. Selanjutnya 18% responden menginginkan pusat politik dipindahkan ke Ciluengsi dan sekitarnya. Alasannya, masih tersedia lahan yang cukup luas untuk perkantoran pemerintahan dan bisa diakses melalui jalan bebas hambatan dari Jakarta. Letaknya mirip ibukota baru Malaysia yang dipindahkan dari Kualalumpur ke Putrajaya.

 Lebih lanjut 12% responden memilih ibukota baru dipindahkan ke salah satu tempat di Sumatera Barat. Bukittinggi yang sejuk atau Pariaman di pesisir pantai barat Sumatera menjadi pilihan. Sekitar 9% responden menginginkan Batam sebagai ibukota yang baru. Letaknya dekat dengan Singapura, yang sudah menjadi kota kosmopolitian di tingkat dunia. Ada 8% responden yang setuju dengan kota Palangkaraya, seperti yang pernah dirancang oleh Ir. Soekarno, dimasa jayanya. Sekitar 6% responden setuju dipindah ke Subang, Jawa Barat. 

Usulan kota Subang sebagai lokasi ibukota yang baru sempat juga menjadi wacana dikalangan sebagian anggota DPR RI tahun 2007. Ada 5% responden yang mengusulkan Magelang sebagai ibukota. Lokasinya persis di jantung pulau Jawa. Sementara masing-masing (4%) responden menominasikan Mataram dan Makasar sebagai ibukota mendatang. Ada 3% responden yang tetap menginginkan Jakarta sebagai ibukota negara. Bandung juga mendapat nominasi dari 3% responden. Akhirnya, Yogyakarta dan salah satu kota di Papua, mendapatkan 2% dukungan responden.

 

5. Mengapa Ibukota Pindah ke Tempat Baru?

Apa alasan ibu kota perlu dipindahkan ke tempat yang baru menjadi pertanyaan penting beberapa rangkaian penelitian yang telah kami lakukan. Setelah dilakukan pengolahan data, hasilnya bisa di peringkat sebagai berikut:

Suara terbanyak (17%) responden mensyaratkan lokasi tersebut harus belum padat. Selanjutnya 16% responden mensyaratkan lokasinya kondusif dan strategis. Ada 14% responden mensyaratkan efisien ditempuh dari ibukota yang lama. Sekitar 12% responden mengusulkan syarat kota tersebut terkenal di mancanegara.

Sebanyak 11% responden menginginkan setiap propinsi di Indonesia dipergilirkan menjadi Ibu Kota Negara untuk mendorong pemerataan pembangunan lebih kongkret dan 7% responden mensyaratkan daerah itu perlu kaya sumber daya, baik kualitas manusianya juga potesi alam lingkungannya. Akhirnya rata-rata 2% responden memberi alasan pemindahan ibukota akan mendorong pertumbuhan kawasan, menghindari kelumpuhan ekonomi bila ada aksi politik dan memanfaatkan lahan yang kurang produktif di suatu pulau.

 

E.Catatan Penutup:

Apa latarbelakang dari 'idealnya ibukota setiap 25 tahun perlu dipergilirkan'.  apakah perlu suatu produk kebijakan publik berupa UU, atau konvensi atau sekedar wacana saja? . Jawabannya, sederhana mestinya itu menjadi output kebijakan publik, perlu UU Pergiliran Ibukota di Nusantara secara Priodik, itu hemat saya, agar pemerataan pembangunan dan kebanggan menjadi Indonesia, milik semua provinsi, bukan hanya di Jawa, ini langkah pembangunan politik menuju Unifikasi Nasional ala AFK Organsky. Organsky punya messo theory untuk menjadi acuan perubahan pembangunan politik, dati tahap primitif tradisional menuju unifikasi nasional, politik kesejahteraan, politik industri, dan tahap kelimpahan.

Kondisi menumpuknya berbagai masalah dari hari ke hari seperti meningkatnya kepadatan populasi penduduk, kemacetan, pengangguran, banjir, sampah, kejahatan jalanan di Jakarta telah memunculkan pertanyaan masih layakkah Jakarta sebagai ibu kota negara?. Apakah perpindahan ibu kota telah menjadi suatu keharusan atau baru wacana?. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh 200 orang mahasiswa, dosen dan karyawan IISIP Jakarta, yang merupakan representasi atau sample kecil warga ibukota dan elemen bangsa Indonesia ditemukan.

Pertama, secara umum (34%) responden memberikan respon bahwa gagasan pemindahan ibu kota di Indonesia baru sekedar wacana. Suatu hal yang masih perlu diperdebatkan dan dipelajari lebih dalam. Namun ada 25% responden yang berpandangan optimis, pemindahan ibukota harus segera diwujudkan dalam waktu 10 tahun ke depan (sejak 2007). Ada 23% responden menilai pemindahan ibu kota baru bisa dilakukan dalam waktu 20 tahun lagi. Responden yang menyatakan ibukota negara tidak perlu dipindahkan dari Jakarta sebanyak 5%. Namun ada pula (5%) responden yang tidak sabar ingin secepat mungkin ibukota dipindah karena Jakarta telah mengalami kemacetan yang parah dan berulang kali dilanda banjir kiriman dan pasang air laut. Selebihnya, 2% responden berpandangan pemindahan baru bisa terjadi 30 tahun lagi dan setuju ibukota pindah asal dapat meratakan pembangunan di Indonesa. Ada 8% responden yang abstain, tidak tahu atau tidak mau menjawab. 

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas (78%) responden menyatakan setuju bahwa perangkapan fungsi Jakarta sebagai pusat ekonomi sekaligus pusat politik telah menimbulkan bertumpuknya persoalan di Jakarta. Hanya ada 15% responden yang tidak setuju dan tidak melihat ada keterkaitan. Hal ini menujukan adanya kecenderungan umum bahwa ada keterkaitan antara perangkapan fungsi kota Jakarta sebagai pusat politik sekaligus pusat ekonomi. Perangkapan tersebut telah menimbulkan bertumpuknya persoalan Jakarta dan sedikit banyak menjadi akar persoalan belum meratanya pembangunan nasional. Pengelolaan keuangan negara dan konsentrasi pembangunan cenderung terfokus hanya di Jakarta dan pulau Jawa. 

Kedua, mayoritas (46%) responden setuju terhadap gagasan pemindahan ibukota secara bergilir di antara propinsi di Indonesia atau di antara tiga daerah waktu. Hal ini terkait dengan harapan adanya pemerataan pembangunan dan kesempatan yang sama bagi setiap propinsi di masa yang akan datang untuk mengelola keuangan pusat dan memajukan wilayahnya. Sementara itu ada 32% responden tidak setuju terhadap gagasan pergiliran ibukota. Berbagai alasan ketidaksetujuan diungkapkan dalam jawaban terbuka antara lain karena nilai historis kota Jakarta sebagai tempat proklamasi, alasan tempat pekerjaan sekarang di Jakarta akan terganggu bila tempat kerja ikut pindah, keuangan negara belum memungkinkan. Sementara itu 22% responden ragu konsep tersebut bisa memecahkan persoalan nasional dan 1% responden tidak menjawab.

Ketiga, alasan yang menjadi pertimbangan pokok pemindahan ibukota negara. Suara terbanyak (17%) responden mensyaratkan lokasi tersebut belum padat. Sebanyak 16% responden mensyaratkan lokasinya kondusif dan strategis. Sekitar 14% responden mensyaratkan efisien ditempuh dari ibukota yang lama. Ada 12% responden yang mengusulkan syarat ibu kota terkenal di mancanegara seperti Bali. Ada 11% reponden yang menginginkan setiap propinsi di Indonesia dipergilirkan menjadi ibukota Negara untuk mendorong pemerataan pembangunan lebih kongkret.

Sekitar 7% responden mensyaratkan daerah itu perlu kaya sumber daya, baik kualitas manusianya juga potensi alam lingkungannya. Akhirnya rata-rata 2% responden memberi alasan pemindahan ibukota akan mendorong pertumbuhan kawasan, menghindari kelumpuhan ekonomi bila ada aksi politik, memanfaatkan lahan yang kurang produktif di suatu pulau. 

Keempat, bagaimana sebaiknya pemindahan ibu kota dilakukan. Mayoritas (33%) responden berpandangan pemindahan ibukota dilakukan dengan langkah teknis seperti memindahkan kantor kepresidenan, departemen, parlemen dan kedutaan asing secara bertahap. Ada 33% responden membayangkan pemindahan ibukota di Indonesia dengan meniru pola Australia yang memisahkan cukup jauh pusat politik dari pusat ekonomi (dari Sydney, ke Malbourn, lalu ke Canberra). Sebanyak 18% responden membayangkan ibukota Indonesia yang baru pindah ke sekitar Jawa Barat meniru pola Malaysia. Sekitar 3% responden membayangkan pusat politik tetap di Jakarta, namun pusat industri dan ekonomi dipindahkan ke luar Jakarta. Ada 1% responden membayangkan teknisnya dipergilirkan antar propinsi/daerah waktu. Sekitar 1% responden menginginkan Jakarta tetap sebagai ibukota negara. Selebihnya, 11% responden tidak menjawab.

 

 

G.Saran dan Rekomendasi

Ada sejumlah rekomendasi kami sebagai peneliti dan dosen berkaitan dengan wacana pemindahan ibukota negara dan prioritas ke depan yaitu kebahagian warga negara, keamanan dari bencana alam, pemerataan pembangunan dan integrasi nasional:

1. Menumpuknya persoalan Jakarta dan ide pemindahan ibukota sudah mendapat respon di tingkat empiris dari DPR RI. Untuk itu disarankan tindaklanjutnya agar DPR RI dan lembaga Keperesidenan dalam hal ini kantor Sekretariat Negara dan  Bappenas perlu berkoordinasi dengan LIPI, Kemristek/BPPTdan institusi resmi negara lainnya untuk melakukan upaya tindak lanjut mempelajari dan membuat simulasi yang lebih kongkret tentang model-model pemindahan ibukota untuk Indonesia.

2. Jika setuju dengan jalan keluar pemindahan ibukota, pemindahan ibukota mulai dilakukan dengan langkah teknis pemindahan dua institusi pokok yaitu kantor kepresidenan dan parlemen. Sementara itu. departemen terkait dan kedutaan asing baru belakangan secara bertahap dipindah ke lokasi yang baru, sesuai dengan kondisi keuangan dan kesiapan institusi tersebut. Dalam merancang pemindahan ibukota perlu juga dipertimbangkan kerawanan terhadap bencana banjir, asap, terorisme dan gempa serta model mitigasinya. Untuk mengurangi kemacetan ibu kota yang baru ini disarankan ada Peraturan Daerah/Kepres Setiap Kantor/Instansi/Kedutaan/Pasar Perlu Membangun Apartemen/Mess/Strata-title Building untuk karyawannya, agar mudah akses tempat tinggal dan tempat kerja, untuk mengurangi kemacetan akibat arus commuter seperti di ibu kota yang lama, Jakarta. Juga perlu ada tempat penitipan anak/care-days terjangkau dan bagik bagi pasangan bekerja, ruang laktasi bagi ibu menyusui dan berkonsep ramah anak, lansia dan disabel.

3. Jika yang dianggap menjadi akar persoalan di Indonesia adalah belum meratanya pembangunan nasional. Begitu pula pengelolaan keuangan negara dan konsentrasi pembangunan cenderung terfokus hanya di Jakarta dan pulau Jawa maka alternatif solusinya adalah pemindahan ibukota sebaiknya dipergilirkan diantara tiga daerah waktu di Indonesia. 

4. Langkah teknisnya antara lain: (a) Membuat pertimbangan berapa lama suatu daerah atau kota bisa menjadi ibukota negara, misalnya 10 tahun (2 kali pemilu). (b) Melakukan penarikan undian secara random terhadap sejumlah ibukota propinsi propinsi atau lokasi strategis yang ada dalam daerah waktu (Barat, Tengah, Timur) untuk terpilih menjadi ibukota.

Layaknya kebiasaan di masyarakat Nusantara berupa penarikan arisan, maka ada kepastian semua peserta akan mendapat giliran. (c) Pergiliran pemindahan ibukota merupakan siklus rutin periodik untuk tujuan pemerataan pembangunan dan kesamaan hak setiap daerah untuk mengelola keuangan pusat. Hal ini terkait dengan mekanisme perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang selama ini sangat lama di monopoli oleh Jakarta dan berlokasi hanya di Jawa. Padahal nusantara dan penduduknya sesuai konstitusi harus diperlakukan sama di depan hukum dan keadilan. Pergiliran ibukota sangat sesuai dengan semangat berkonstitusi UUD 1945 dan amandemennya. Bagusnya tidak hanya pemindahan insedental saja, tapi bervisi jangka panjang yaitu pergiliran ibukota ke 34 provinsi secara sistemik setiap 25-30 tahun sekali. Agar ada keadilan, pemerataan dan kebanggaan bersama dalam rumah Nusantara. **

 

Daftar Pustaka


Buku:

Abd. Wahab, Solichin., (1991). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanan Negara, Jakarta. Bumi Aksara.

 

Baiquni, M. & Susilowardani., (2002). Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia. Yogyakarta. Penerbit Transmedia Global Wacana. 

 

Baiquni, M., (2004). Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran. Yogyakarta. Ideas.

 

Giddens, Anthony., (1986). Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, terj. Soeheba Kramadibrata. Jakarta. UI Press. 

 

Islamy, Irfan. (1991)., Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.

 

Jayadinata. Johara T., (1999). Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan dan Perkotaan dan Wilayah, Bandung. Penerbit ITB.

 

Sumber Lain:

Rozi, Syafuan., (2006). Memindahkan Ibukota Negara. Republika, 4 Maret.

Survey Padamu Negeri, Metro TV. Kamis malam, 8 November 2007.

Sutikno. Perpindahan Ibu Kota, Suatu Keharusan atau Wacana?, Sabtu, 14 April 2007, http://www.sutikno.org. Diskusi Sejarah, Kota dan perubahan Sosial dalam Perspektif Sejarah, yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Hotel Matahari, 11-12 April 2007.

Wardaya, Baskara., (2002). Memindahkan Ibu Kota RI, Perlukah?. Kompas. Jumat, 26.

 

about author

Syafuan Rozi S.IP, M.Si

197001161999031002

Pusat Penelitian Politik

Komentar (0)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher