Blog Sivitas

Peningkatan jumlah populasi dan modernisasi sangat terkait dengan pertumbuhan permintaan energi. Peningkatan populasi, terutama di kota-kota besar, mendorong permmintaan energi yang lebih (Asif dan Muneer, 2005). Faktor lain yang mempengaruhi permintaan energi adalah peningkatan ekonomi suatu negara (Mulugetta, 2007). Di lain pihak, ketersediaan sumber energi, khususnya sumber energi utama, cenderung menurun dalam dekade terakhir. Faktor lain adalah isU mengenai lingkungan yaitu emisi CO2 dan efek rumah kaca sebagai dampak negatif massifnya pemakaian energi. Kedua faktor tersebut telah menempatkan keamanan energi sebagai salah satu isu yang krusial di dunia (Wishanti, 2015).

Situasi yang sama juga terjadi di Indonesia. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di wilayan Asia Tenggara, Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam dekade ini, khususnya setelah krisis moneter 1998 (ADB, 2015). Situasi ini mendorong permintaan konsumsi energi yang utamanya didorong oleh pertumbuhan pada sektor industri dan transportasi (KESDM, 2015). Akan tetapi, sumber energi utama yang ada sekarang adalah berasal dari energi fosil yaitu minyak bumi, gas dan batubara, dimana sejak 2004 produksi minyak bumi dalam negeri menjadi lebih rendah daripada konsumsi dalam negeri. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi importer penuh minyak bumi (ADB, 2015). Dilema ini menjadikan tantangan terhadap keamanan pasokan energi Indonesia/Indonesia’s energy security.

Kondisi Permintaan dan Penyediaan Energi Saat Ini

Dalam hal penyediaan energi listrik, batubara menjadi sumber yang paling besar untuk pembangkitan listrik, lebih dari 50% pembangkitan listrik adalah dari batubara. Hal ini sebagai dampak kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan elektrifikasi nasional melalui Fast Track Program (FTP), dimana batubara menjadi sumber utama pembangkit listrik.

Sementara itu, penyediaan energi selama periode 2004-2014 juga didominasi oleh minyak bumi meskipun porsi dalam bauran energi nasional menurun. Pada periode yang sama, penyediaan batubara  mengalami kenaikan yang signifikan yang menjadi lebih dari dua kali lipat. Pertumbuhan penyediaan gas, tenaga air/hydropower dan geothermal dalam bauran energi nasional cenderung tetap dalam periode 2004-2014 (KESDM, 2015).

Dalam hal permintaan energi berdasarkan sektor, industri merupakan sektor dengan konsumsi energi terbesar, diikuti oleh sektor transportasi, rumah tangga, dan komersil. Meskipun sektor industri menjadi sektor yang terbesar dalam konsumsi energi, transportasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam konsumsi energi. Pertumbuhan tersebut dapat menjadi 6.5% setiap tahunnya. Hal ini merupakan dampak dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor secara signifikan dalam periode 2000 sampai 2014 (BPS, 2016).

Permintaan energi Indonesia masih didominasi pada fosil energi, berdasarkan statistik energi dan ekonomi Indonesia, konsumsi energi tumbuh dari 875 juta BOE pada tahun 2004 menjadi 1292 juta BOE pada 2014 (KESDM, 2015). Meskipun pada periode tersebut porsi minyak bumi menurun, porsinya masih mendominasi dalam permintaan energi nasional dibandingkan sumber energi lainnya. Porsi minyak bumi menurun dari 62.2% pada tahun 2004, menjadi 43.3% pada tahun 2014. Dalam periode yang sama, konsumsi batubara mengalami peningkatan hampir dua kali lipat. Konsumsi gas sendiri mengalami penurunan sekitar 2% setelah sebelumnya terjadi peningkatan konsumsi pada 2009. Sementara konsumsi energi listrik meningkat mejadi 13.3% pada tahun 2014 dari total porsi permintaan energi pada 2014 (KESDM, 2015).

Proyeksi Permintaan dan Penyediaan Energi

Dari penyediaan energi, diproyeksikan penyediaan energi akan tumbuh sampai 4% per tahun dalam periode 2025 sampai 2050. Pertumbuhan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode 2013 sampai 2025 yang diperkirakan mencapai 6% per tahun. Sementara itu secara keseluruhan bauran penyediaan energi nasional akan berubah secara signifikan terutama porsi dari energi terbarukan. Diproyeksikan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada tahun 2025 mencapai 23% dan akan menjadi 31%, pada 2050 terbesar dibandingkan porsi dari energi fosil. Biomassa akan menjadi sumber energi terbarukan yang mengambil porsi terbesar dari energi terbarukan pada 2050 diikuti oleh biodiesel, geothermal, hydropower. Energi terbarukan dari angin, solar energi, energi laut, dan biogas menjadi porsi terkecil dengan total porsi 8% dari porsi energi terbarukan pada 2050 (DEN, 2014).

Sebagai bentuk akhir energi, permintaan energi listrik juga diprediksi akan meningkat sampai tiga kali lipat pada periode 2025 sampai 2050, dengan pertumbuhan diproyeksikan mencapai 5.3% per tahun. Rumah tangga dan komersial akan menjadi sektor dengan proyeksi permintaan energi listrik tertinggi mencapai sekitar 70% dari total permintaan energi nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penduduk serta peningkatan rasio elektrifikasi menjadi faktor pertumbuhan permintaan energi listrik.

Dewan Energi Nasional (DEN) memproyeksikan konsumsi energi akan meningkat menjadi 253 juta TOE (Tonne Oil Equivalent) pada 2025 dan 595 juta TOE 2050. Porsi bahan bakar minyak sendiri dalam bauran energi nasional diproyeksikan menjadi 39.5% pada tahun 2025 dan turun menjadi hanya 30.2% pada 2050. Sementara itu, permintaan batubara diperkirakan akan meningkat sampai sekitar tiga kali lipat pada periode 2025-2050. Karena permintaan kebutuhan terutama dari sektor industri, gas diperkirakan meningkat mencapai 48 juta TOE pada 2025 dan 123 juta TOE pada 2050. Sementara itu, permintaan energi terbarukan akan meningkat menjadi 69 juta TOE pada 2050 dari 24 juta TOE pada 2025. Diperkirakan dalam periode tersebut, pertumbuhan permintaan energi terbarukan akan mencapai sekitar 6% per tahun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan dari energi fosil yaitu minyak bumi, gas, dan batubara (DEN, 2014).

Efektifitas Kebijakan Energi

Kebijakan energi lainnya yang telah berhasil mengurangi ketergantungan minyak adalah program efisiensi energi melalui konversi minyak tanah ke LPG terutama untuk sektor rumah tangga. Program konversi minyak tanah ke LPG ini merupakan program nasional energi yang paling sukses yang dijalankan oleh pemerintah setelah krisis moneter 1998. Melalui program ini, pemerintah mampu mengurangi ketergantungan impor minyak tanah dan mengekspor kelebihan minyak tanah sampai 426 ribu barrel. Program konversi ini juga mampu menumbukan industri baru terkait konversi minyak tanah ke LPG seperti terminal LPG, tabung LPG, kompor gas, regulator gas, serta stasiun pengisian ulang LPG. Di sektor ekonomi, konversi minyak tanah ke LPG ini mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga sampai 26% dan secara signifikan mengurangi subsidi pemerintah lebih dari 2.9 milliar dollar AS. Dari upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, bahan bakar LPG menghasilkan emisi yang lebih rendah daripada minyak tanah (Budya, 2011).

Salah satu kebijakan yang cukup sukses dalam mendorong peningkatan energi terbarukan adalah mandatory biofuel. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Inpres 1/2006 dan selanjutnya untuk mempercepat penerapan kebijakan, pemerintah membentuk Tim Pengembangan Biofuel Nasional melalui Peraturan Presiden No. 20/2006. Berdasarakan Indonesian Biofuels Annual 2016 peran biofuel dalam penyediaan energi nasional menunjukkan peningkatan dalam hal produksi, komsumsi dan expor selama periode 2008 sampai 2017 (USDA, 2016).

Sementara itu untuk memaksimalkan peran energi terbarukan dalam bauran energi nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan feed in tariff (FIT). FIT merupakan kebijakan untuk mengatur mekanisme penjualan harga listrik yang dibangkitkan dari sumber energi terbarukan antara Independent Power Producer (IPP) dengan PT PLN, badan usaha milik pemerintah untuk tenaga listrik. Kebijakan ini bertujuan diantaranya adalah meningkatkan daya tarik pengembangan energi terbarukan serta meningkatkan aksesibilitas energi listrik ke seluruh wilayah (Wicaksono dkk, 2014). Upaya pemerintah untuk daya tarik energi terbarukan melalui kebijakan ini kurang efektif. Melalui mekanisme FIT, porsi energi listrik yang dihasilkan oleh IPP hanya sekitar 20% pada periode  2004 sampai 2012. Sementara itu, pada periode yang sama, hanya 18% porsi energi terbarukan dalam penyediaan listrik, atau 82% penyediaan listrik dari pembangkit listrik konvensional. Dari porsi energi terbarukan tersebut, energi listrik yang dihasilkan oleh IPP mengalami penurunan hampir setengahnya menjadi hanya 12% pada 2012 dibandingkan 21% pada 2004. Penurunan yang tajam terjadi pada geothermal yang turun menjadi hanya 9% pada 2012 dari 16% pada 2009. Di lain pihak, porsi batubara dan gas mendominasi energi total dan bahkan meningkat sampai 87% pada 2012. FIT ini pun tidak mencakup kebijakan untuk energi listrik yang dihasilkan oleh angin/wind power.

Upaya pemerintah dalam penyediaan energi listrik melalui peningkatan rasio elektrifikasi masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari upaya pembangunan pembangkit listrik yang menunjukkan laju pertumbuhan mencapai sekitar 4%-7% per tahun. Laju ini lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan permintaaan energi listrik yang mencapai 7%-6% per tahun. Salah satu upaya untuk mempercepat penyediaan listrik nasioanl adalah melalui Fast Track Program (FTP) fase 1 dan 2. Akan tetapi FTP ini tidak memenuhi target kapasitas pembangkit pada 2015. Pada FTP 1 dari target kapasitas pembangkit sebesar 9.947 MW hanya terpenuhi sebesar 8.947 MW. Sedangkan FTP 2 hanya mampu memenuhi kapasitas sebesar 85 MW pada 2015, jauh dari target kapasitas sebesar sekitar 17 ribu MW (Sebayang, 2015).

Kebijakan Energi Nasional diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 79/2014. Kebijakan ini menggantikan rencana energi nasional yang telah disusun pada tahun 2006. Tujuan dari kebijakan energi nasional adalah untuk mengatasi ketergantungan energi dan memberikan peran yang lebih pada sumber-sumber energi lokal dalam bauran energi nasional. Diantaranya adalah peningkatan porsi energi terbarukan menjadi 23% pada 2025 dan 31% pada 2050, penurunan elastisitas energi, program efisiensi energi dan target rasio elektrifikasi mencapai 100% pada 2020 (IEA, 2016).

Dari situasi energi saat ini dan proyeksi energi nasional baik jangka menengah 2025 dan jangka panjang 2050, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait energi sebagai upaya menjamin keamanan energi nasional. Kebijakan tersebut diantaranya adalah UU Energi no 30/2007. Undang-undang energi merupakan kebijakan energi paling komprehensif sebagai basis hukum dan panduan dalam kebijakan dan manajemen energi nasional. Melalui undang-undang ini, pemerintah telah membentuk Dewan Energi Nasional (DEN) untuk membantu peran pemerintah dalam membuat kebijakan terkait energi. Kebijakan energi lainnya diantaranya Kebijakan Nasional Energi, Kebijakan Feed in Tariff untuk energi terbarukan, serta kebijakan mandatory biofuel.

Peluang, Ancaman, dan Tantangan

Indonesia mempunyai proyeksi untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan yang dimiliki kedalam bauran energi nasional. Dalam jangka menengah 2025, peran penyediaan energi terbarukan diproyeksikan dapat mencapai 23% pada bauran energi nasional. Sementara itu proyeksi penyediaan yang berasal dari minyak bumi dan gas masing-masing sebesar 24%, dan 22%. Sedangkan sisa dari penyediaan energi nasional pada jangka menengah tersebut akan didominasi oleh batubara. Terlihat bahwa peran minyak bumi masih cukup besar meskipun menurun dari proyeksi tahun 2020 yang sebesar 29%. Di lain pihak dalam 20 tahun terakhir tidak ada penambahan kilang minyak baru. Kondisi ini rentan terhadap keamanan energi nasional. Ketergantungan pasokan minyak bumi terhadap asing juga akan mengancam ketahanan nasional dimana Indonesia sendiri sejak tahun 2004 menjadi net importer oil.  

Pada rencana jangka menengah tersebut, terlihat porsi batubara paling besar dalam penyediaan energi. Ketersediaan batubara yang tinggi menjadi faktor bahwa  batubara masih menjadi energi utama yang dominan dalam penyediaan energi nasional khususnya listrik. Sebagai perbandingan rasio cadangan dan produksi (R/P) energi fosil Indonesia adalah minyak bumi 11.9 tahun, gas dan batubara masing-masing 39.2 tahun dan 39 tahun (BP, 2016). Cadangan batubara yang melimpah ini telah mendorong Indonesia menjadi negara exporter bagi lima negara di Asia dengan perekonomian tertinggi. Kelima negara tersebut diantaranya adalah Cina, India, Jepang, Korea, dan China Taipei (Dudu, 2016). Selain itu dalam FTP 1 batubara menjadi sumber energi utama untuk pembangkit listrik. Kebijakan penggunaan batubara pada mayoritas pembangkit listrik dapat mengancam komitmen Indonesia dalam upaya mengurangi emisi CO2. Indonesia melalui Paris Agreement mempunyai komitmen pengurangan emisi sebesar 26% dan hingga 40% dengan bantuan internasional pada 2020 (KESDM, 2015). Upaya ini akan sangat berat mengingat ketersediaan batubara di Indonesia adalah batubara dengan tingkat paling rendah yaitu lignite dan sub-bituminous, yang mempunyai emisi lebih tinggi diantara jenis batubara lainnya. Ketersediaan batubara yang melimpah dan kebijakan menjadikan batubara sebagai bahan bakar pada mayoritas pembangkit listrik merupakan pilihan yang ekonomis serta mampu menyediakan energi listrik yang murah. Hal ini dapat mengakibatkan pengembangan energi terbarukan kurang kompetitif. Sehingga pilihan ini akan membuat komitmen pemerintah untuk meningkatkan peran penyediaan energi terbarukan menjadi dipertanyakan.

Pada jangka panjang 2050, peran energi terbarukan dalam bauran energi nasional akan dominan dibandingkan energi fosil. Pada tahun 2050, porsi penyediaan energi terbarukan diproyeksikan mencapai 31%, yang disusul oleh batubara 25%, gas dan minyak bumi masing-masing 24% dan 20% (DEN, 2014). Tantangan pada jangka panjang ini adalah bagaimana mengoptimalkan peran energi terbarukan ditengah ketersediaan batubara yang tinggi dan menjadi pilihan paling ekonomis dalam penyediaan energi listrik. Pengembangan energi terbarukan hingga saat ini masih belum optimal dibandingkan dengan potensi yang dimilikinya. Diantaranya adalah hydropower, pengembangan baru sekitar 11% dari total potensi tenaga air. Sebagai negara yang berada di cincin api/ring of fire, Indonesia memilki peluang menjadi negara dengan pembangkit listrik panas bumi terbesar di dunia. Sekitar 40% potensi panas bumi global ada di Indonesia. Namun pengembangannya sendiri baru sekitar 5% dari total potensinya.

Sementara itu, pemanfaatan biomassa, solar energi, dan energi angin baru dibawah 4% dari total potensinya. Energi laut dan nuklir sampai saat ini pengembangannya baru sebatas untuk penelitian dan pendidikan (KESDM, 2015). Potensi energi laut yang dimiliki Indonesia cukup besar yaitu sekitar 29 GW dan sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur. Potensi energi laut untuk penyediaan energi listrik khususnya di wilayah Indonesia Timur akan menjadi tantangan kedepan. Pengembangan teknologi nuklir dengan small modular reactor dapat memberikan harapan besar bagi energi nuklir dalam penyediaan energi listrik. Dengan daya yang dapat mencapai 3 MW – 50 MW serta kemudahan dalam instalasinya, teknologi SMR ini dapat menjadi alternatif solusi untuk penyediaan listrik bagi wilayah kepulauan Indonesia.

Pengembangan energi terbarukan di Indonesia selain memberikan peluang dan tantangan karena belum optimalnya antara potensi dan kapasitas terpasang saat ini dengan tujuan bauran energi nasional dalam jangka panjang, juga memberikan ancaman tersendiri karena wilayah Indonesia yang rawan akan bencana alam. Faktor ini perlu menjadi perhatian karena produksi energi terbarukan sifatnya tergantung dengan alam (intermittent). Selain itu faktor perubahan iklim juga perlu menjadi perhatian besar. Oleh karena itu perencanaan energi nasional harus mempertimbangkan upaya konservasi energi pada sisi permintaan.

Upaya pemenuhan kebutuhan energi melalui penyediaan sumber energi diatas tidak akan memberikan solusi yang berkelanjutan jika tidak ada upaya peningkatan efisiensi pemakaian energi. Efisiensi energi ini bukan hal yang baru bagi Indonesia.  Indonesia melalui program konversi minyak tanah ke LPG yang dijalankan sejak 2007 telah berhasil mengurangi subsidi, serta pendapatan rumah tangga melalui penggantian minyak tanah untuk memasak dengan LPG. Dengan perkembangan teknologi dan modernisasi, akan menjadi tantangan pemerintah Indonesia dengan segala pengalamannya dalam program konversi minyak tanah ke LPG untuk memperluas program efisiensi energi pada peralatan rumah tangga khususnya peralatan rumah tangga yang mengkonsumsi energi listrik. Schripper dan Mayers dalam studinya menyatakan bahwa penerapan efisiensi energi pada rumah tangga akan mengurangi kebutuhan energi serta emisi gas rumah kaca. Program efisiensi energi ini telah berhasil dilakukan di negara-negara maju diantaranya Jepang, Australia (Schripper dan Mayer, 1991). Program ini juga berhasil mengurangi konsumsi energi di Malaysia (Varman dkk, 2005).

Upaya Indonesia dalam mengurangi perminaan energi pada sektor rumah tangga telah dilakukan melalui pengembangan SNI 04-6958-2004 mengenai standar labelisasi hemat energi untuk peralatan rumah tangga berbasis kelistrikan. Namun penerapan secara wajib hanya dilakukan untuk lampu CFL yang diatur melalui Peraturan Menteri Energi no 6/2011 dan swabalast melalui Peraturan Menteri energi no 18/2014 (KESDM, 2012). Kebijakan efisiensi energi pada sektor rumah tangga menjadi krucial untuk diterapkan mengingat faktor peningkatan rasio elektrifikasi serta modernisasi masyarakat yang menjadikan listrik sebagai sumber energi utama pada perangkat-perangkat rumah tangga. Faktor ini menjadi sejalan dengan proyeksi permintaan energi listrik yang meningkat sampai tiga kali lipat pada periode 2025 sampai 2050, dengan pertumbuhan diproyeksikan mencapai 5.3% per tahun. Rumah tangga dan komersial akan menjadi sektor dengan proyeksi permintaan energi listrik tertinggi mencapai sekitar 70% dari total permintaan energi nasional.

Kesimpulan

Sebagai negara berkembang/emerging country, upaya Indonesia dalam menjamin keamanan energi mempunyai peluang, ancaman dan tantangan di tengah permintaan energi yang meningkat. Pada jangka menengah, porsi energi fosil dalam penyediaan energi nasional masih cukup besar terutama batubara. Ketergantungan minyak bumi pada asing akan menjadi ancaman bagi ketahanan energi nasional. Penyediaan listrik dengan batubara pada mayoritas pembangkit listrik dapat menjadi ancaman bagi Indonesia terutama komitmen ambisius Indonesia dalam pengurangan emisi melalui Paris Agreement. Sementara itu pada jangkan panjang 2050, peluang Indonesia untuk pengembangan energy terbarukan sangat besar mengingat potensi yang besar serta kondisi kapasitas terpasangnya yang masih rendah. Tantangan terbesar pada daya saing energi terbarukan terutama harga listriknya mengingat ketersediaan batubara yang masih tinggi yang memberikan peluang batubara menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Selain itu tantangan terbesar juga pada diversifikasi energi terbarukan sesuai potensi wilayahnya. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau, terutama di wilayah Indonesia timur memberikan peluang besar bagi pengembangan energi laut dimana potensinya yang cukup besar. Salah satu ancaman pada pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan utama energi kedepan adalah kondisi wilayah Indonesia yang berada pada rawan bencana serta adanya faktor perubahan iklim. Faktor ini perlu menjadi perhatian karena energi terbarukan adalah energi yang produksinya bergantung pada alam (intermittent). Oleh karena itu upaya ini perlu didorong oleh program konservasi pada sisi permintaan energi/energy demand. Indonesia mempunyai pengalaman dalam program efisiensi energi melalui konversi minyak tanah ke LPG. Pengalaman ini bisa menjadi nilai lebih untuk memperluas program efisiensi energi untuk peralatan rumah tangga berbasis kelistrikan. Langkah ini menjadi penting dengan adanya modernisasi kehidupan masyarakat serta proyeksi rumah tangga yang akan menjadi sektor terbesar dalam permintaan energi listrik.

Referensi

1.       Asif M., and Muneer, T. (2005). Energy Supply, Its Demand and Security Issues for Developed and Emerging Economies. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11, pp. 1388–1413.

2.       Mulugetta Y., Mantajit N., and Jackson N. (2007). Power Sector Scenarios for Thailand: An Exploratory Analysis 2002–2022. Energy Policy, 35, pp. 3256–3269

3.       Wishanti, D. (2015). Alleviating energy poverty as Indonesian development policy inputs post-2015: improving small and medium scale energy development. Procedia Environmental Sciences, 28, pp. 352 – 359.

4.       Asian Development Bank. (2015). Summary of Indonesia’s Energy Sector Assessment. ADB Paper Indonesia, December 2015

5.       Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). (2015). Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2015. MEMR, Jakarta, Indonesia.

6.       Badan Pusat Statistik. (2016). The progress of Motor Vehicles by Type, 1949-2014. Available online: https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133

7.       Dewan Energi Nasional. (2014), Outlook Energy Indonesia 2014, DEN, Jakarta

8.       Sebayang, N. (2015). Accelerated Development of Electricity, Experiences in FTP-1, FTP-2 and Regular Project of PT PLN (Persero). Presented at the National Seminar on Electricity, Jakarta 5 November 2015

9.       Wicaksono, N.A., and Firmansyah, A.I. (2014). Efektifitas kebijakan Fit (Feed in Tariff) Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia. Mineral dan Energy, 12 (1), pp.4-15

10.   International Energy Agency. National Energy Policy (Government Regulation No.79/2014). Available online:http://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/indonesia/name-140164-en.php

11.   USDA Foreign Agricultural Services. (2016). Indonesia Biofuels Annual 2016. Jakarta, Indonesia

12.   Budya, H; and Arofat, M.Y. (2011). Providing cleaner energy access in Indonesia through the megaproject of kerosene conversion to LPG. Energy Policy, 39, pp. 7575–7586

13.   British Petroleum. (2016). BP Statistical Review, of World Energy, June 2016

14.   Dudu, R. (2016). Challenges and policies in Indonesia's energy sector. Energy Policy, 98, pp. 513–519.

15.   Schipper, L., and Meyers, S. (1991). Improving appliance efficiency in Indonesia. Energy Policy, July/August 1991, pp. 578-588.

16.   Varman, M., Masjuki, H.H., and Mahlia, T.M.I. (2005). Electricity savings from implementation of minimum energy efficiency standard for TVs in Malaysia. Energy and Buildings, 37, pp. 685–689

17.   Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). (2012). Kebijakan Efisiensi Energi, Standardisasi dan Labelisasi Produk Pemanfaat Energi di Indonesia. KESDM, Jakarta, Indonesia







about author

Bayu Utomo S.T., M.Sc.

198504122008121001

Pusat Penelitian Teknologi Pengujian

Komentar (1)

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Blog ini?


Tinggalkan Komentar

gambar

Komentar di Facebook
jQuery cookie Style Colors Switcher